“Apalagi, sudah bisa berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan,” imbuh orang nomor satu di Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Di tempat yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berpandangan jajarannya bakal melakukan pengetatan pengawasan terhadap Kemendag. Wabilkhusus di sektor ekspor dan impor yang rawan terjadinya korupsi perizinan. Menurutnya, tujuan dilakukannya pengawasan secara ketat terhadap Kemendag agar kasus dugaan tindak pidana korupsi tidak lagi berulang di kemudian hari.
“Utamanya adalah bagaimana melakukan ekspor-impor dengan tidak salah,” kata Jaksa Agung.
Dia menilai berdasarkan informasi yang dikantonginya, ternyata masih terdapat oknum nakal di kementerian yang dipimpinan Zulkifli Hasan itu. Karena itu, tim penyidik Kejagung bakal mencari dan menelsuri serta menertibkan oknum-oknum nakal yang masih berkeliaran di Kemendag.
Bagi mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) periode 2011-2014 itu, langkah tersebut menjadi upaya preventif. Antara lain memberi masukan soal kebijakan yang jauh lebih tegas. Tapi dia mengingatkan upaya jerat pidana menjadi langkah terakhir atau ultimum remedium.
Burhanuddin menuturkan dalam pertemuan dengan Mendag dan menjalin MoU tidak berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi CPO di Kemendag yang dilakukan penyidik Kejagung. Penanganan korupsi yang dilakukan penyidik Kejagung bakal terus berjalan tanpa intervensi dari manapun.
“Tolong digarisbawahi, pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang kami tangani,” tegasnya.