Keberhasilan suatu negara bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga terpenuhinya kebebasan setiap warga. Salah satunya adalah kebebasan mendapatkan informasi.
“Kebebasan mendapat informasi ini diiringi oleh informasi yang tepat dan akurat,” ujar Albertus Patty, aktivis HAM Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (Unika Atma Jaya) dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
Kebebasan mendapat informasi karena adanya keterbukaan informasi yang berfungsi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Baca juga:
- Capres-Cawapres Diingatkan Soal Komitmen Keterbukaan Pemerintah
- Mendorong Keterbukaan Informasi Publik demi Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan
Keterbukaan informasi publik sudah dijamin dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, keterbukaan informasi publik ini masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami.
Sebenarnya kebebasan informasi dapat sekaligus memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Namun, Albertus mengingatkan kemungkinan adanya ilusi keterbukaan informasi. Ada banyak informasi yang dibagikan oleh negara ternyata merupakan disinformasi untuk menjaga stabilitas negara. “Sebagai intelektual, kita tidak bisa langsung percaya saja, melainkan juga menguji kebenarannya, menyesuaikan datanya akurat atau tidak,” ujarnya.
Mahasiswa digolongkan sebagai kaum intelektual, tetapi ada kaum intelektual yang merupakan bagian dari pemerintah dan intelektual organik. “Intelektual bagian pemerintah ini memberikan data fake untuk menunjang pemerintahan. Sementara intelektual organik berpihak pada masyarakat dan memperjuangkan membawa informasi yang benar kepada masyarakat,” jelas Albertus.
Belakangan banyak bermunculan regulasi baru berupa rancangan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kemaslahatan masyarakat banyak. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Salah satu pasal dalam RUU tersebut menyatakan larangan terhadap investigasi jurnalistik bagi koran maupun media daring. Albertus mengatakan hal tersebut akan membuat berita yang bisa diakses hanya yang diperoleh dari pemerintah saja.
“Karena media massa tidak boleh melakukan investigasi, bukan tidak mungkin nanti berita yang kita baca cuma apa yang disampaikan oleh pemerintah saja makanya media lain tidak boleh lakukan investigasi,” jelasnya.
Melihat persoalan ini, menurutnya perlu sifat kritis dari masyarakat agar akses keterbukaan informasi terjaga. Berita yang beredar jangan sampai hanya terikat dengan informasi satu arah dari pemerintah.
“Maka keterbukaan informasi ini harus menjadi hak dan harus terus kita perjuangkan habis-habisan,” pungkasnya.
Keterbukaan informasi menjadi hal penting karena masyarakat membutuhkan transparansi dari pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi menjadi kunci pengukur akuntabilitas negara dalam pemenuhan standar HAM saat menjalankan negara.
Implementasi keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik mampu berdampak baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, terbukanya informasi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di instansi bersangkutan.
Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi karena semua informasi sudah terbuka. Artinya, secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh.
Secara eksternal, keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan sungguh-sungguh akan berdampak banyak. Mulai dari meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, hingga terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat. Hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik.
















