Nuansa warna merah tampak mendominasi disertai logo Universitas Jember bersanding dengan tulisan slogan “Ilmu, Amal, Integritas”. Para dosen dan tenaga kependidikan sedang berbaris dalam formasi apel saat Hukumonline tiba di pelataran Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (FH UNEJ). Waktu menunjukkan pukul 7.32 WIB saat apel rutin Senin pagi itu dimulai. Bayu Dwi Anggono, Dekan FH UNEJ sedang memimpin jalannya apel. Sinar matahari menyengat sebagian besar peserta apel termasuk Bayu.
Hampir semua peserta apel mengenakan seragam lapangan berlengan panjang merah dengan tulisan ‘FH UNEJ’ di punggung. “Ini kegiatan rutin tiap Senin sejak Mas Dekan menjabat. Awalnya hanya Fakultas Hukum, lalu belakangan Rektorat minta dilakukan semua fakultas,” kata Sugeng, staf pengemudi yang mengantar Hukumonline tiba ke FH UNEJ.
Sugeng mengenakan seragam yang persis sama dikenakan Bayu, para Wakil Dekan, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Ia juga mengenakan kartu tanda pengenal yang dikalungkan dengan desain resmi serupa pegawai kantoran.
“Semua dosen dan staf fakultas wajib pakai kartu tanda pengenal ini tiap hari,” ujar Sugeng memberi penjelasan. Benar saja, Bayu dan jajaran Wakil Dekan yang menyambut Hukumonline juga mengenakan kalung tanda pengenal seperti itu. Hukumonline langsung dibawa menaiki lift menuju ruang Dekan. Kunjungan Senin (10/7/2023) lalu ke FH UNEJ itu untuk memenuhi janji khusus Hukumonline meninjau langsung Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ). Ini bukan tinjauan tanpa sebab, BPBH FH UNEJ menjadi satu-satunya organisasi bantuan hukum (OBH) milik perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi A.
Baca Juga:
- BPBH FH UNEJ Raih Akreditasi A OBH Periode 2022-2024
- FH UNEJ Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
- FH UNEJ Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT
Hukumonline mencatat capaian itu termasuk langka terjadi. Ada 619 OBH se-Indonesia yang lolos akreditasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN Kemenkumham) periode 2022-2024. Akreditasi ini menandakan pengakuan kelayakan kualitas untuk didanai pemerintah sesuai UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dari 619 OBH itu, hanya 40 OBH diantaranya yang berasal dari perguruan tinggi atau fakultas hukum. Namun, hanya BPBH FH UNEJ yang meraih akreditasi A, sementara rata-rata OBH dari perguruan tinggi lainnya mendapat akreditasi C.
“Core business pengabdian kami di FH Unej adalah bantuan hukum. Akses terhadap keadilan di Indonesia masih rendah. Kampus hukum hadir untuk ikut menyelesaikan itu,” kata Bayu menjelaskan. Ia melihat akses terhadap keadilan di masyarakat Indonesia adalah isu kronis dan berdampak serius dalam jangka panjang. Bayu membandingkan dengan masalah stunting dalam dunia kesehatan. “Pilihan bagi kampus adalah ikut menyediakan bantuan apa adanya atau dengan serius dan bagus,” ujarnya.