Cerita Yasonna Laoly yang Pernah Menghadapi Calo Saat Urus Paspor
Berita

Cerita Yasonna Laoly yang Pernah Menghadapi Calo Saat Urus Paspor

Praktik calo dan pungutan liar pengurusan paspor sudah ada sejak lama. Menkumham mengklaim saat ini praktik tersebut sudah bisa di atasi.

Oleh:
Hamalatul Qur'ani
Bacaan 2 Menit
Foto: RES
Foto: RES

Sudah menjadi ‘rahasia umum’ kalau calo liar sering ditemukan di kantor-kantor imigrasi dan menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor. Bahkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengaku pernah berurusan dengan calo dan pelaku pungutan liar (pungli) di lingkungan kantor imigrasi ketika hendak mengurus paspor.  

 

Kejadian itu dialaminya pada tahun 1983 ketika dia dan putrinya ingin pergi ke Amerika Serikat (AS). Bahkan hal itu terus berlangsung saat dirinya masih menjabat sebagai anggota Komisi III DPR, yang mana kondisi kantor imigrasi disebutnya tak jauh berbeda. Namun ketika menjabat sebagai Menkumham, ia bertekad menjadikan kantor-kantor imigrasi di bawah kepemimpinannya bebas dari praktik pungli, calo dan ramah dalam melayani masyarakat.

 

“Dulu calo di mana-mana, masuk dan keluar ada uangnya, mukanya agak ngeri-ngeri sedap kita melihatnya. Waktu foto dan wawancara juga sangar mukanya, bilangnya bapak mau ke mana? urusan apa di Amerika? Kalau saya ingat, orang itu bisa gawat dia. Untung saja aku sudah tak tahu orang itu, kalau tahu matilah dia,” kata Yasonna diiringi gelak tawa saat memberi sambutan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan HAM 2018, Kamis (12/27) lalu.

 

Tapi sekarang sudah berbeda, kata Yasonna. Sebelum masuk kantor imigrasi bahkan sudah ada tulisan ‘Anda Memasuki Zona Integras/Wilayah Bebas Korupsi’. Terbukti, beberapa satuan kerja (satker) imigrasi di tahun 2018 berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi), di antaranya Kantor Imigrasi Non TPI Klas II Blitar, Kantor Imigrasi TPI Klas II Cirebon, Kantor Imigrasi TPI Medan dan Kantor Imigrasi Non TPI Klas I Denpasar.

 

Bahkan di lapangan demi terwujudnya pembenahan serta pelayanan prima, tim dari penilai Unit Pelaksana Teknis yang dicanangkan sebagai satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN RB di tahun 2018 juga gencar mengerahkan ‘mystery shopper’.

 

Seperti dilansir laman resmi Kanwil Kemenkumham Wilayah DKI Jakarta,Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil DKI Jakarta, Agus Widjaja mengatakan bahwa mystery shopper bisa saja akan menyamar menjadi seorang pemohon jasa keimigrasian yang akan bertanya kepada para petugas maupun masyarakat yang juga sedang melakukan permohonan jasa keimigrasian.

 

"Tim tersebut menjadi mata-mata bukan untuk menangkap maupun menjebak, namun mengumpulkan bukti jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi dapat mengurangi nilai satuan kerja yang hendak diusulkan menjadi Satker WBK/WBBM" ujarnya.

Tags:

Berita Terkait