Informasi hukum kini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat berbagai kalangan. Maka dari itu, Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline, menyediakan medium terkini dalam menghadirkan informasi hukum yang mudah dipahami.
Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik mengemas berbagai ketentuan hukum ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Tak hanya artikel, edukasi hukum ini berkembang pula untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja melalui format lain, yaitu infografis, video, chatbot, hingga podcast.
Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari gugatan perdata terhadap koruptor yang sudah menjalani hukuman, hingga persyaratan perizinan apabila seseorang ingin memiliki dan menggunakan air gun.
Pada prinsipnya, utang pajak dari wajib pajak yang telah meninggal dunia akan menjadi tanggung jawab ahli waris, baik secara pribadi maupun renteng. Jika warisan belum dibagi, maka warisan itu menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak, sebagai subjek pajak pengganti. Tapi jika warisan telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.
Gugatan perdata terkait tindak pidana korupsi kepada koruptor maupun ahli warisnya dapat diajukan. Namun, pengajuannya bukan oleh masyarakat, melainkan oleh negara yang diwakili oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan sepanjang memenuhi persyaratan kondisi yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Perjanjian pembagian harta gono-gini adalah sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi persyaratan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan berlaku sebagai undang-undang menurut Pasal 1338 KUH Perdata.
Penyobekan perjanjian bisa dianggap sebagai pembatalan sepihak, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum, atau wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian pembagian harta gono-gini, hanya dapat diajukan oleh para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.
Dalam skema pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil, pada umumnya dibebankan jaminan fidusia terhadap mobil tersebut. Maka, perusahaan pembiayaan berwenang mengeksekusi mobil tersebut dalam hal konsumen cidera janji.
Pelunasan sisa utang diambil dari hasil eksekusi mobil tersebut dengan melaksanakan cara-cara tertentu. Tetapi jika hasil eksekusi masih belum mampu menutup utang, konsumen tetap berkewajiban melunasi sisa utang yang belum dilunasi.
Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk atau tidak boleh masuk ke wilayahnya, terutama selama pandemi COVID-19 ini untuk melindungi kesehatan warga negaranya.
Tujuan utama dari larangan tersebut adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin masif dan agar rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan lain di negara tersebut diutamakan untuk digunakan oleh warga negaranya sendiri dan bukan oleh orang asing.
Agar ahli waris dapat mengurus harta peninggalan orang yang pergi tanpa kabar, diperlukan pernyataan Pengadilan Negeri bahwa terdapat dugaan orang tersebut telah meninggal. Akan tetapi, meski setelah adanya pernyataan dugaan meninggal tersebut, ahli waris tetap tidak diperbolehkan memindahtangankan harta peninggalan kecuali jika ada alasan penting dan dengan izin Pengadilan Negeri.
Perizinan kepemilikan air gun (pistol angin) secara legal diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, yang dibuktikan dengan Buku Pemilikan Senjata Api (Buku Pas). Permohonan izin kepemilikan pistol angin ditujukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan tertentu.
Perbedaan utama penangkapan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penangkapan dalam kasus narkotika dan terorisme adalah pada jangka waktu maksimal penangkapan. Jangka waktu maksimal penangkapan dalam kasus narkoba dan terorisme diatur lebih lama dari ketentuan yang berlaku dalam KUHAP. Selain itu, khusus pada kasus narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang untuk melakukan penyidikan dan penangkapan.
Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sementara itu, Kuasa Hukum Pajak adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
KDRT dilarang dan pelakunya dapat dipidana. Namun KDRT yang dilakukan untuk mencegah bunuh diri tidak dapat dipidana karena adanya daya paksa sebagai alasan penghapus pidana.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
