Menyambut tahun baru 2021 ini, Klinik Hukumonline mengucapkan terima kasih kepada para pembaca setia atas dukungan yang diberikan kepada kami. Klinik Hukumonline berharap agar di tahun baru ini hingga tahun-tahun berikutnya, bisa terus mengedukasi masyarakat untuk menjadi semakin melek hukum dengan giat memproduksi berbagai artikel informatif tentang hukum yang mudah dipahami.
Tak hanya itu, kami juga mengemas informasi hukum ke dalam infografis, video YouTube, dan layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA). Hadir dalam bentuk audio, Hukumonline Podcast juga siap menemani kamu dengan pembahasan berbagai isu hukum yang menarik dan up to date yang bisa kamu dengar melalui berbagai platform podcast yang tersedia.
Berdasarkan pemantauan sepanjang sepekan lalu, berikut kami sajikan 5 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari modus operandi tindak pidana perpajakan hingga kepala daerah rangkap jabatan menteri.
Tindak pidana di bidang perpajakan ada banyak modus operandinya seperti: membuat faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya, memungut pajak tapi tidak disetor ke negara, dan lain-lain. Lalu, apakah tindakan demikian dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau memakai pasal yang mana?
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) digugat cerai tanpa sepengetahuannya dan sudah terbit akta cerai. Namun, ada beberapa kejanggalan seperti surat panggilan yang sengaja tidak disampaikan, dugaan rekayasa keterangan saksi, isi gugatan tidak berdasarkan fakta, dan sebagainya. Masih adakah upaya hukum yang bisa ditempuh ASN itu?
Dalam penjelasan pasal demi pasal suatu undang-undang, tulisan frasa ‘cukup jelas’ adalah sesuatu yang lazim. Jika tertulis demikian, ini berarti pembentuk undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi. Tapi, bagaimana jika frasa ‘cukup jelas’ menimbulkan perbedaan pendapat?
Pada prinsipnya pejabat negara dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Adapun kepala daerah dan menteri, masing-masing merupakan pejabat negara. Lantas, bagaimana hukumnya jika terjadi rangkap jabatan?
Aturan mutasi pada umumnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Apabila karyawan dimutasi ke cabang perusahaan di luar negeri, apa saja hak-hak yang diperolehnya? Apakah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan perusahaan sebelumnya?
Oke itu dia 5 artikel pilihan pembaca yang paling ‘rame’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.