Debat calon Presiden (capres) yang digelar Minggu (17/2) kemarin menuai kritik dari kalangan aktivis lingkungan hidup. Sebab, kedua pasangan calon presiden (capres) yakni Joko Widodo (01) dan Prabowo Subianto (02) sama sekali tak menyentuh akar masalah dan cara mengatasi berbagai masalah sesuai topik debat yakni lingkungan hidup, infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam (SDA).
“Debat capres kedua itu tidak menyentuh akar masalah lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2/2019).
Dia menilai para kandidat presiden tersebut terkesan tidak menguasai atau menghindari pembahasan substansi terkait persoalan lingkungan hidup. Capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengklaim terlalu berlebihan saat membahas kebakaran hutan dan konflik lahan. Sementara capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, terkesan tidak menguasai akar masalah.
Ironisnya, kata perempuan yang akrab disapa Yaya itu, melihat capres 01 menyebut tidak ada kebakaran hutan dan lahan gambut selama 3 tahun terakhir. Padahal faktanya, Walhi menemukan dari 8.617 titik panas selama 2018, ada sekitar 3.427 titik panas berada di lahan gambut.
Dalam pembahasan infrastruktur dan konflik lahan yang timbul, capres 02 hanya menyinggung soal ganti rugi dan tukar guling tanah tanpa menyentuh mekanisme penyelesaian konflik. Sementara capres 01 menyampaikan selama lebih dari 4 tahun pemerintahannya tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur.
Namun, berdasarkan laporan yang masuk ke Kantor Staf Presiden (KSP), konflik akibat pembangunan infrastruktur mencapai 555 kasus. Dari ratusan kasus itu, 19 kasus meliputi 631 KK terdampak dengan luasan konflik mencapai 2,2 juta hektar lahan. Mengenai isu energi, lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA), kedua calon juga tidak menyinggung substansi akar persoalan.
“Bahkan dalam soal kelapa sawit kedua kandidat kompak mendukung sawit serta menyandarkan pada biodiesel dan terkesan mengabaikan dampak lingkungan hidup yang signifikan dari sawit ini,” lanjut Yaya. Baca Juga: Komitmen Kedua Capres Diragukan dalam Penegakan Hukum Lingkungan