Plt Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia, Nuly Nazlia mengatakan Indonesia mentargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen sampai tahun 2025. Tapi sebagian besar pembangkit listrik yang beroperasi menggunakan batubara. Padahal ketergantungan energi fosil terbukti membebani perekonomian baik secara fiskal dan lingkungan. Kendati kedua capres telah memasukan visi dan misi pengembangan energi terbarukan, tapi mekanisme percepatan pengembangan energi terbarukan masih belum jelas.
Menurut Nuly, kedua Capres fokus mengembangkan biodiesel/bioetanol sampai ke tahap B100. Padahal, sumber energi terbarukan yang bisa dikembangkan di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Biofuel lebih tepat sebagai jawaban sementara untuk sektor transportasi. Video tentang lingkungan seperti dampak lubang tambang yang diputar dalam acara debat kedua sayangnya tidak menggugah kedua kandidat untuk membahas rencana rehabilitasi sisa aktivitas tambang sebagai awal dari upaya pemulihan.
Mengenai SDA dan lingkungan hidup, Nuly berpendapat kedua capres menekankan pada penegakan hukum bagi aktor perusak lingkungan hidup seperti pencemaran, pembalakan liar, pencuri ikan, dan kebakaran hutan. Komitmen ini baik tapi sangat normatif dan tidak ada pemaparan lengkap bagaimana upaya penegakan hukum yang akan dilakukan. Misalnya, hasil kajian KPK menemukan 18 dari 22 regulasi terkait perizinan rentan menyebabkan korupsi.
“Kerugian negara di sektor kehutanan diperkirakan mencapai 6,5 miliar dollar AS, dan biaya suap perizinan setiap tahun mencapai Rp22 milyar untuk setiap konsesi,” ungkap Nuly. Baca Juga: Komitmen Kedua Capres Diragukan dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Rendahnya komitmen
Melihat hasil debat capres kedua ini, Direktur Eksekutif Yayasan Satu Dunia, Firdaus Cahyadi menyimpulkan persoalan lingkungan hidup ke depan semakin suram. Pemaparan kedua kandidat dalam acara debat itu tidak membuat masyarakat optimis terhadap nasib lingkungan hidup dan SDA ke depan. Para kandidat capres tidak menjawab substansi akar persoalan lingkungan hidup seperti masalah kebakaran hutan dan lahan, serta penguasaan lahan oleh korporasi.
Firdaus juga menyesalkan kedua capres tidak menyinggung soal kriminalisasi yang menimpa aktivis lingkungan hidup. Menurutnya debat kedua membuktikan rendahnya komitmen capres terhadap isu lingkungan hidup. Hal ini juga terlihat dari kampanye yang dilakukan capres di media sosial.
Melansir data www.iklancapres.id, Firdaus mencatat per 18 Februari 2019, capres 01 mengangkat isu lingkungan hidup di media sosial sebanyak 16 kali, sementara isu ekonomi mencapai 257 kali. Sementara capres 02 mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanyenya di media sosial hanya 14 kali dan isu ekonomi 366 kali.
“Tidak tajamnya pembahasan isu ekologis dalam debat capres kedua ini sebenarnya hanya menjustifikasi rendahnya komitmen masing-masing kandidat terhadap lingkungan hidup,” tegasnya.