Menurutnya, persoalan mengenai kompetensi atau kualifikasi arbiter juga harus dikembalikan kepada para pihak. Terlebih, kebutuhan terhadap keahlian tertentu dapat berbeda tergantung pada klausul arbitrase dan karakter sengketa.
Ia mencontohkan klausul arbitrase yang secara spesifik mensyaratkan arbiter memiliki pengalaman di bidang tertentu, seperti asuransi atau kripto. Dalam kondisi tersebut, kualifikasi arbiter dapat dinilai berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan para pihak.
Namun, ketika klausul arbitrase tidak menentukan persyaratan kualifikasi tertentu, Elodie mempertanyakan siapa yang seharusnya menentukan apakah seseorang memiliki keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Keputusan para pihak itu harus final karena kalau keputusan para pihak tidak final dan kalau orang lain yang memiliki detailnya, maka itu bukan pilihan yang real yang diberikan kepada para pihak,” tegasnya.
Senada, Siraj menempatkan kebebasan memilih arbiter sebagai bagian dari prinsip dasar arbitrase. Sejak awal para pihak telah memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sekaligus menentukan berbagai aspek yang mengatur proses tersebut.
“Kalau dikasih pilihan, orang yang rasional pasti akan pilih yang terbaik untuk dia. Jadi, kenapa pilihan para pihak tidak boleh di atas segalanya?” ujar Siraj.
Ia menilai para pihak dalam arbitrase bukan hanya bisa memilih forum penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan aturan, hukum yang berlaku, tempat arbitrase, hingga bahasa yang digunakan. Karena itu, Siraj mempertanyakan alasan institusi arbitrase harus menggantikan pilihan para pihak.
















