“Saya yakin kalian semua adalah orang yang rasional dan masuk akal, dan karena itu kalian semua akan bikin putusan yang rasional dan masuk akal saat memilih arbiter,” sebutnya.
Sementara itu, Melissa menyebut prinsip party autonomy memang merupakan bagian penting dari arbitrase. Tetapi kebebasan tersebut bukan berarti pilihan arbiter dapat dilakukan tanpa batas. Para pihak dinilai perlu tetap menggunakan hak pilihnya yang dilakukan dari kelompok arbiter atau institusi yang telah memenuhi standar minimum tertentu.
“Proposisi kita hari ini bukan berarti tidak boleh ada pilihan sama sekali. Tapi pilihan itu tidak boleh dibiarkan absolut tanpa batas,” katanya.
Ia menyoroti keterbatasan informasi yang dimiliki para pihak ketika menentukan arbiter. Berdasarkan survei Queen Mary tahun 2021 yang dikutipnya menunjukkan bahwa 68 persen korporasi tidak mengumpulkan informasi mengenai arbiter sebelum melakukan pemilihan.
“Jadi, mereka mengandalkan apa? Saran dari lawyer buat milih arbiter. Sudah itu saja. Tapi kalau gitu jadinya bukan pilihan para pihak lagi tapi pilihan lawyernya,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai keahlian dan kredibilitas perlu menjadi standar minimum. Keahlian, menurutnya, dapat berkaitan dengan pengalaman, pendidikan teknis, maupun pengetahuan industri. Sementara kredibilitas berkaitan dengan kemampuan arbiter membuat keputusan secara rasional dan menjalankan proses dengan tujuan mencapai keadilan.
Widuri menekankan pentingnya peran institusi dalam memastikan standar minimum tersebut terpenuhi. Pembatasan dalam menentukan arbiter bukan bermaksud menghapus otonomi para pihak. Pembatasan yang dimaksud hanya berkaitan dengan dua standar minimum, yakni keahlian dan kredibilitas.
Institusi arbitrase dapat memiliki informasi yang tidak selalu tersedia bagi para pihak. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan kualifikasi arbiter maupun rekam jejak dalam menangani proses arbitrase.
“Jadi kalau soal institusi, mungkin kalian harus lihat lebih sebagai institusi yang ngasih panduan di poin-poin penting, daripada itu jadi keputusan paternalistik,” pungkasnya.
















