Perdebatan mengenai sejauh mana para pihak memiliki kebebasan dalam memilih arbiter mengemuka dalam sesi Rapid-fire Debate pada 8th ICC Indonesia Arbitration Day, Rabu (23/9/2026). Sesi tersebut mempertemukan dua kubu dengan pandangan berbeda mengenai mosi bahwa para pihak dalam arbitrase memiliki keleluasaan mutlak dalam menunjuk arbiter.
Tim pro yang terdiri dari Partner Peter & Kim Singapore, Elodie Dulac dan Founding Director Siraj Omar LLC, Siraj Omar, mempertahankan prinsip party autonomy dalam pemilihan arbiter.
Sementara, Senior Partner Dentons Rodyk & Davidson Singapore, Melissa Thng dan Partner Marieta Mauren Jakarta, Windri Marieta yang berada di kubu kontra menilai otonomi para pihak tetap penting, tetapi perlu diseimbangkan dengan keahlian dan kredibilitas arbiter.
Elodie mengatakan para pihak merupakan pihak yang paling memahami sengketa yang mereka hadapi. Penilaian para pihak mengenai siapa yang paling tepat menjadi arbiter tidak seharusnya begitu saja digantikan oleh penilaian institusi.
“Para pihak itu tahu sengketa mereka, mereka tahu orangnya, mereka mungkin kenal orangnya, mereka jauh lebih dekat dengan situasinya dan institusi yang didirikannya dan jelas mereka tidak mungkin menunjuk orang yang paling tidak kompeten,” ujarnya.
Baca juga:
- Perbedaan Legal Privilege Jadi Tantangan dalam Arbitrase Internasional
- ICC Sepanjang 2025, Vonis Bersejarah hingga Dinamika Penegakan Hukum Internasional

Tim kontra terdiri dari Senior Partner Dentons Rodyk & Davidson Singapore, Melissa Thng dan Partner Marieta Mauren Jakarta, Windri Marieta (kiri-kanan). Foto: Firyal
Menurutnya, persoalan mengenai kompetensi atau kualifikasi arbiter juga harus dikembalikan kepada para pihak. Terlebih, kebutuhan terhadap keahlian tertentu dapat berbeda tergantung pada klausul arbitrase dan karakter sengketa.
Ia mencontohkan klausul arbitrase yang secara spesifik mensyaratkan arbiter memiliki pengalaman di bidang tertentu, seperti asuransi atau kripto. Dalam kondisi tersebut, kualifikasi arbiter dapat dinilai berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan para pihak.
Namun, ketika klausul arbitrase tidak menentukan persyaratan kualifikasi tertentu, Elodie mempertanyakan siapa yang seharusnya menentukan apakah seseorang memiliki keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Keputusan para pihak itu harus final karena kalau keputusan para pihak tidak final dan kalau orang lain yang memiliki detailnya, maka itu bukan pilihan yang real yang diberikan kepada para pihak,” tegasnya.
Senada, Siraj menempatkan kebebasan memilih arbiter sebagai bagian dari prinsip dasar arbitrase. Sejak awal para pihak telah memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sekaligus menentukan berbagai aspek yang mengatur proses tersebut.
“Kalau dikasih pilihan, orang yang rasional pasti akan pilih yang terbaik untuk dia. Jadi, kenapa pilihan para pihak tidak boleh di atas segalanya?” ujar Siraj.
Ia menilai para pihak dalam arbitrase bukan hanya bisa memilih forum penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan aturan, hukum yang berlaku, tempat arbitrase, hingga bahasa yang digunakan. Karena itu, Siraj mempertanyakan alasan institusi arbitrase harus menggantikan pilihan para pihak.
“Saya yakin kalian semua adalah orang yang rasional dan masuk akal, dan karena itu kalian semua akan bikin putusan yang rasional dan masuk akal saat memilih arbiter,” sebutnya.
Sementara itu, Melissa menyebut prinsip party autonomy memang merupakan bagian penting dari arbitrase. Tetapi kebebasan tersebut bukan berarti pilihan arbiter dapat dilakukan tanpa batas. Para pihak dinilai perlu tetap menggunakan hak pilihnya yang dilakukan dari kelompok arbiter atau institusi yang telah memenuhi standar minimum tertentu.
“Proposisi kita hari ini bukan berarti tidak boleh ada pilihan sama sekali. Tapi pilihan itu tidak boleh dibiarkan absolut tanpa batas,” katanya.
Ia menyoroti keterbatasan informasi yang dimiliki para pihak ketika menentukan arbiter. Berdasarkan survei Queen Mary tahun 2021 yang dikutipnya menunjukkan bahwa 68 persen korporasi tidak mengumpulkan informasi mengenai arbiter sebelum melakukan pemilihan.
“Jadi, mereka mengandalkan apa? Saran dari lawyer buat milih arbiter. Sudah itu saja. Tapi kalau gitu jadinya bukan pilihan para pihak lagi tapi pilihan lawyernya,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai keahlian dan kredibilitas perlu menjadi standar minimum. Keahlian, menurutnya, dapat berkaitan dengan pengalaman, pendidikan teknis, maupun pengetahuan industri. Sementara kredibilitas berkaitan dengan kemampuan arbiter membuat keputusan secara rasional dan menjalankan proses dengan tujuan mencapai keadilan.
Widuri menekankan pentingnya peran institusi dalam memastikan standar minimum tersebut terpenuhi. Pembatasan dalam menentukan arbiter bukan bermaksud menghapus otonomi para pihak. Pembatasan yang dimaksud hanya berkaitan dengan dua standar minimum, yakni keahlian dan kredibilitas.
Institusi arbitrase dapat memiliki informasi yang tidak selalu tersedia bagi para pihak. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan kualifikasi arbiter maupun rekam jejak dalam menangani proses arbitrase.
“Jadi kalau soal institusi, mungkin kalian harus lihat lebih sebagai institusi yang ngasih panduan di poin-poin penting, daripada itu jadi keputusan paternalistik,” pungkasnya.
















