Sejumlah 103 kantor hukum lolos untuk dinilai lebih lanjut sebagai calon nominator. Kelengkapan isian survei dan dokumen pendukung menjadi ukuran seleksi menuju daftar nominator. Ratusan kantor tersebut tersebar di berbagai pulau dari timur hingga barat Indonesia. Tercatat ada 24 provinsi serta 49 Kabupaten/Kota sebagai lokasi kantor-kantor tersebut.
Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar jumlah calon nominator yaitu sebanyak 40 kantor hukum. Disusul Jawa Barat dengan 10 kantor hukum dan Jawa Timur dengan 7 kantor hukum.