Deklarasi Konflik Kepentingan

Deklarasi Konflik Kepentingan

Muhammad Yasin
Tingkat risiko akibat konflik kepentingan di pemerintahan sangat tinggi. Jika tak ditangani dengan baik, membuka ruang korupsi.
Deklarasi Konflik Kepentingan
Hukumonline

Surat dari Kuningan, tempat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada, sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2024 tahun lalu. Isi pokoknya, meminta Kementerian melakukan penataan regulasi mengenai konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.

Permintaan komisi antirasuah bukan tanpa dasar. Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 menunjukkan risiko konflik kepentingan di pemerintahan berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 52 persen responden meyakini bahwa dalam 12 bulan terakhir sering terjadi konflik kepentingan pada pegawai di seluruh Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintahan Daerah (KLD). Ini berarti implementasi kebijakan benturan kepentingan di instansi pemerintah belum dilakukan dengan optimal.

Aida Ratna Zulaiha, Direktur Monitoring pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, mengatakan konflik kepentingan dapat ditemukan dalam banyak aktivitas. Dapat ditemukan dalam rekrutmen pegawai; promosi dan mutasi; perizinan; penunjukan pejabat; hingga pelaksanaan program. Konflik kepentingan bisa terbangun karena hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, atau jejaring alumni. “Konflik kepentingan ada di sekitar kita,” ujarnya dalam diskusi mengenai regulasi konflik kepentingan, Rabu (18/12/2024).

Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 menunjukkan risiko konflik kepentingan di pemerintahan berada pada level sangat tinggi

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info