Surat dari Kuningan, tempat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada, sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2024 tahun lalu. Isi pokoknya, meminta Kementerian melakukan penataan regulasi mengenai konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.
Permintaan komisi antirasuah bukan tanpa dasar. Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 menunjukkan risiko konflik kepentingan di pemerintahan berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 52 persen responden meyakini bahwa dalam 12 bulan terakhir sering terjadi konflik kepentingan pada pegawai di seluruh Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintahan Daerah (KLD). Ini berarti implementasi kebijakan benturan kepentingan di instansi pemerintah belum dilakukan dengan optimal.
Aida Ratna Zulaiha, Direktur Monitoring pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, mengatakan konflik kepentingan dapat ditemukan dalam banyak aktivitas. Dapat ditemukan dalam rekrutmen pegawai; promosi dan mutasi; perizinan; penunjukan pejabat; hingga pelaksanaan program. Konflik kepentingan bisa terbangun karena hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, atau jejaring alumni. “Konflik kepentingan ada di sekitar kita,” ujarnya dalam diskusi mengenai regulasi konflik kepentingan, Rabu (18/12/2024).
Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 menunjukkan risiko konflik kepentingan di pemerintahan berada pada level sangat tinggi

























