“Diversity of content dan ownership itu penting, agar tidak mengarah pada bentuk monopoli. Itu tugas kami menjaganya,” sergah dia.
Pendapat Riyanto senada dengan hasil kajian kantor konsultan hukum Ruhut Sitompul & Associates, Hinca Panjaitan (LQQ Media Law Offices), dan Priyatna Abdurrasyid. Sebagaimana diberitakan Majalah Tempo, kesimpulan ketiga advokat itu sama, “merger SCTV dan Indosiar melanggar UU Penyiaran”.
Bila aksi korporasi ini terjadi, SCMA akan memiliki dua izin penyelenggaraan televisi dalam satu provinsi. Hal ini jelas melanggar UU Penyiaran. Pasal 18 ayat (1) menyatakan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
Persoalan kepemilikan siaran ini sangat mungkin menyeret pula dua korporasi besar dalam industri penyiaran, MNC Group dan TransCorp. Sebagaimana diketahui, MNC Group menguasai tiga stasiun televisi nasional yang berpusat di Jakarta: RCTI, MNC TV (dahulu TPI), dan Global TV. Sementara, TransCorp memiliki dua stasiun televisi nasional, TransTV dan Trans7.
Belakangan, Hinca Panjaitan mengugat Menteri Komunikasi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Bapepam-LK atas kondisi ini. Hinca menilai Menkominfo dan dua tergugat lainnya melakukan perbuatan melawan hukum karena melalukan pembiaran atas pengendalian, penguasaan ekonomi, informasi dan politik dalam industri penyiaran.
Alasannya sama, industri penyiaran mempergunakan spektrum frekuensi radio sebagai ranah publik sehingga kepemilikan oleh MNC Group dan TransCorp dianggap sebagai kepemilikan oleh satu orang dan atau oleh satu badan hukum.
”Gugatan Citizen Lawsuit ini didaftarkan di PN Jakarta Pusat dengan register perkara No. 102/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst, Jumat 11 Maret2011,” tulis Hinca dalam siaran persnya.
