Menurut Eko Maryadi, Koordinator Koalisi, pemusatan kepemilikan bertentangan dengan prinsip diveristy of ownership and content dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Koalisi meminta lembaga yang berwenang menolak rencana aksi korporasi kedua perusahaan tersebut. “Kami meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal tidak memberikan izin atas rencana penggabungan tersebut,'' ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/3).
Penolakan ini ternyata mendapat angin segar. Pasalnya, KPI juga menengarai proses tersebut bertentangan dengan UU Penyiaran. Sebab, dalam UU Penyiaran disebutkan bahwa stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran tidak diizinkan melakukan merger atau akuisisi.
Komisioner KPI Mochammad Riyanto, mengatakan merger/akuisisi dilarang demi menjaga keragaman siaran dan kepemilikan industri penyiaran di Indonesia. “Dalam industri penyiaran, hal terpenting adalah menjaga diversity of owner (keragaman pemilik) dan diversity of content (keragaman isi),” ujarnya seolah menegaskan pernyataan Koalisi.
Hal inilah yang mungkin menghambat rencana SCTV dan Indosiar. Pada rencana aksi korporasi kedua stasiun televisi ini, ada kemungkinan salah satu stasiun yang hilang.
Dalam surat yang sama kepada BEI, Sariaatmadja mengatakan setelah penggabungan dua perusahaan stasiun televisi itu terwujud, SCMA akan menjadi surviving company atau perusahaan yang bertahan, sementara Indosiar akan menghilang.
Rencana tersebut dianggap bertentangan dengan asas keberagaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Penyiaran. Menurut Riyanto, tidak diperkenankan ada pemusatan kepemilikan dalam industri penyiaran.
