Dalam UU Penyiaran, ditegaskan bahwa spektrum frekuensi radio (siaran) merupakan ranah publik yang dikategorikan sebagai sumber daya alam terbatas.
Izin serta perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada penyelenggara televisi setelah memperoleh izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
Prinsip kepemilikan negara telah pula dijelaskan dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 33 ayat (1) Beleid yang ditandatangani Presiden BJ Habibie ini menyebut bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
Kekhawatiran yang muncul, stasiun televisi hasil merger/akuisisi SCTV dan Indosiar akan siaran di dua frekuensi berbeda, milik SCTV dan milik Indosiar. Padahal, sebagaimana dinyatakan undang-undang, frekuensi siaran dikategorikan sebagai sumber daya alam yang sifatnya terbatas.
Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot Dewa Broto, frekuensi radio harus dikembalikan jika terjadi penggabungan siaran. Merger/akuisisi bisa saja dilanjutkan, namun izin frekuensi salah satu stasiun harus dikembalikan ke pemerintah. “Frekuensi siaran tidak boleh dipindahtangankan begitu saja. Kembalikan ke Kemenkominfo,” pungkasnya.
