Demi Publik, Televisi Dilarang Bergabung
Fokus

Demi Publik, Televisi Dilarang Bergabung

Frekuensi siaran merupakan ranah publik yang dikuasai negara. Stasiun televisi hanya meminjam pada negara dan tidak boleh memindahtangankan begitu saja.

M Vareno Tarnes
Bacaan 2 Menit

 

Menariknya, MNC Group justru mendukung rencana aksi korporasi SCTV dan Indosiar ini. Sebagaimana diberitakan banyak media, Hary Tanoesoedibjo, Chief Executive Officer (CEO) MNC Group, menilai rencana ini baik karena akan membuat kondisi pertelevisian semakin tersegmentasi.

 

Menurut Hary, persaingan industri media televisi yang terlalu ketat akan memicu biaya tinggi bagi pengelola stasiun televisi. “Bayangkan, persaingan tinggi akan memicu rate card (tarif iklan) yang tinggi antar stasiun televisi, sehingga biaya yang dikeluarkan akan tinggi pula,” ujarnya akhir Maret lalu.


Hary melanjutkan, penggabungan dua stasiun televisi swasta tersebut akan membuat persaingan semakin efisien. “Secara kompetitif, hal ini akan lebih bagus dari sisi pemain. Akan lebih efisien juga,” jelasnya

 

Meski demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mewanti-wanti potensi monopoli dalam kondisi ini. Menurutnya, KPPU punya hasil kajian mengenai kepemilikan lembaga penyiaran, khususnya pertelevisian.

 

“Dari kajian itu, kita mengkaji mengenai struktur pasar yang berkaitan dengan potential market power (penguasaan dominan). KPPU juga punya data mengenai kepemilikan berdasarkan kelompok kepemilikan,” ungkapnya.

 

Namun, Nawir menjelaskan lembaganya masih berkoordinasi dengan KPI dan lembaga lain untuk melihat secara keseluruhan kondisi industri penyiaran di Indonesia.

 

Menjaga Frekuensi

Selain pemusatan kepemilikan, masalah lain yang menghadang rencana penggabungan SCTV dan Indosiar adalah soal frekuensi siaran. Riyanto menegaskan, frekuensi siaran dimiliki oleh negara. Stasiun televisi hanya meminjam frekuensi itu kepada negara. Setidaknya, ada dua undang-undang yang menyatakan hal ini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info