Sebanyak 19 advokat Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) resmi mengambil sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kota Semarang. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DePA-RI, Luthfi Yazid.
"Saya sangat bersyukur dan bangga dapat menghadiri proses pelantikan ini," ujar Luthfi dalam keterangan tertulisnya.
Hadir mendampingi Luthfi, sejumlah pengurus pusat seperti Yusuf Istanto, Akhmad Abdul Azis Zein, TH. Wahyu Winarto, dan Antonius Yudo Prihartono. Dalam arahannya, Luthfi mengingatkan para advokat baru untuk menjaga soliditas, aktif berorganisasi, dan menjauhi praktik kotor.
Baca Juga:
- Advokat Ini Sarankan Pemerintah Bertindak Cepat Respons Kebijakan Tarif Trump
- Ketum DePA-RI Luthfi Yazid Beri Pidato Kehormatan di Konferensi Hukum Internasional Beijing
Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan hard skill maupun soft skill, membangun jaringan, serta konsisten menegakkan hukum dan keadilan (Justitia Omnibus).
Luthfi Yazid juga berpesan agar anggota DePA-RI berkomitmen pada prinsip negara hukum (Rule of Law), menjaga profesionalisme, serta saling menghargai rekan sejawat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
Pelantikan ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan DePA-RI bekerja sama dengan Universitas Muria Kudus. Para peserta telah melewati Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), serta masa magang sesuai syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Suprapti, memberikan tiga pesan penting. Pertama, advokat sebagai bagian dari APH harus menjaga integritas sebagai harga mati. Menurutnya, tanpa integritas, profesi mulia (Officium Nobile) ini tidak akan berarti.
Kedua, advokat harus bersinergi dengan hakim dan jaksa. Suprapti menyoroti Pasal 150 KUHAP baru yang memberi kewenangan lebih bagi advokat, termasuk hak mendampingi klien di setiap tahap pemeriksaan dan memperoleh dokumen bukti untuk pembelaan.
Terakhir, ia mendorong advokat untuk "melek teknologi" melalui sistem e-court dan e-Berpadu. "Sistem elektronik dari Mahkamah Agung ini diciptakan agar proses peradilan lebih efisien. Advokat harus mampu memaksimalkannya," pungkas Suprapti.
















