Provinsi Jawa Timur punya segudang kampus hukum ternama, salah satunya Universitas Brawijaya. Kampus yang terletak di Kota Malang itu telah melahirkan banyak tokoh hukum antara lain aktivis HAM Munir Said Thalib (alm), anggota DPR Benny K Harman, politisi Patrice Rio Capellla, dan lainnya.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) punya sejarah panjang. Lahirnya FH UB dapat ditelusuri sejak berdirinya Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada 1 Juli 1957. Lalu, bergabung dengan Universitas Kota Malang pada 1 Juli 1960. Setahun kemudian berganti menjadi Universitas Brawijaya serta menyandang status kampus negeri sejak 5 Januari 1963. Pada 7 September 1982, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat berubah nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
FH UB sudah sejak lama menggunakan pendekatan sosio-legal studies dalam sistem pengajarannya. Bahkan, Dekan FH UB Dr. Aan Eko Widiarto menyebutnya sebagai “nature” FH UB. Derap langkah FH UB melaju kencang dengan diraihnya akreditasi internasional dari lembaga akreditasi asal Jerman, Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) untuk 4 program studi. Selaras akreditasi internasional itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga menyematkan status FH UB terakreditasi unggul untuk beberapa prodi.
FH UB juga punya treatment khusus agar lulusannya berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mengurai lebih lanjut strategi yang dilakukan FH UB, Hukumonline berkesempatan melakukan wawancara dengan Dekan FH UB Dr. Aan Eko Widiarto. Selengkapnya, simak tautan video berikut ini!