Deretan konflik akibat dari program proyek strategis nasional yang pada pemerintahan sebelumnya bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta banyak menimbulkan konflik dan korban.
LBH Yogyakarta mencatat dari tahun 2011 hingga 2018 pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak petani dan juga masyarakat perkotaan yang menjadi korban akibat kebijakan tersebut.
“Sejak awal pembuatan MP3EI, sudah menimbulkan konflik dan korban. Tidak hanya itu banyak juga masyarakat Kulon Progo yang melakukan penolakan dan perlawanan hingga menggugat,” terang Julian Duwi perwakilan LBH Yogyakarta dalam sesi diskusi pada Minggu (26/9).
Baca Juga:
- Proyek Strategis Nasional Pemantik Konflik Agraria
- Pejabat Diingatkan Tidak korupsi Anggaran untuk Kesejahteraan Petani
Di era Presiden Joko Widodo, MP3EI berubah nama menjadi Proyek Strategis Nasional. Pada program proyek strategis nasional terdapat deretan konflik yang hingga hari ini masih belum ada jalan keluarnya.
“Proyek strategis nasional di Indonesia khususnya di DIY dan Jawa Tengah bersinggungan dengan konflik di antaranya Bendungan Bener, penyediaan air Kamijoro, pengembangan double track Jawa Selatan, pengembangan Kereta Api Bandara NYIA, Bandara NYIA Kulonprogo, pembangunan tol Yogyakarta-Bawen, dan pembangunan jalan tol Solo-Jogja,” jelasnya.
Program proyek strategis nasional tersebut nyatanya hingga hari ini menimbulkan konflik yang belum selesai. Kemudian, di dalam peraturan terbaru terdapat istilah kawasan pariwisata nasional yang diharapkan akan menjadi 10 “Bali” baru.