Dewan Pers Dorong AI dan Platform Digital Bayar Royalti atas Karya Jurnalistik
Terbaru

Dewan Pers Dorong AI dan Platform Digital Bayar Royalti atas Karya Jurnalistik

Karena berkaitan dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang lebih instan menggunakan AI generatif dan berpengaruh pada turunnya page views hingga programmatic advertising.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi (kedua dari kiri) dan Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Surayanto (paling kanan) dalam Rapat Pleno Dewan Pers, Kamis (11/6/2026). Foto: Firyal
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi (kedua dari kiri) dan Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Surayanto (paling kanan) dalam Rapat Pleno Dewan Pers, Kamis (11/6/2026). Foto: Firyal

Dewan Pers mendorong penguatan perlindungan hak cipta karya jurnalistik dalam Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) yang saat ini tengah dibahas pemerintah. Salah satu usulan yang mengemuka adalah kewajiban bagi platform digital dan penyedia teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membayar royalti ketika memanfaatkan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi mengatakan perkembangan AI generatif dan platform digital telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Berita yang diproduksi perusahaan pers kini kerap muncul dalam hasil pencarian, agregasi konten, hingga jawaban yang disajikan AI tanpa mendorong pengguna mengunjungi situs media.

Kondisi ini berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis media. Sebab trafik pembaca memengaruhi pendapatan iklan digital, yang menjadi salah satu sumber utama pemasukan perusahaan pers.

“Karya jurnalistik saat ini tidak dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sehingga diambil oleh platform secara gratis. Nah, itu dampaknya yang kita sudah rasakan semua. Page view turun, programmatic advertising menurun, dan ini sekarang menuju ke titik nol,” ujarnya dalam Rapat Pleno Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).

Baca juga:

Dahlan menjelaskan, dalam draf RUU Hak Cipta yang dibahas bersama Kementerian Hukum, karya jurnalistik didefinisikan sebagai karya yang dihasilkan wartawan yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Definisi tersebut dinilai penting guna memastikan perlindungan hanya diberikan kepada produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional.

RUU Hak Cipta pun mengatur penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial perlu didasarkan pada lisensi dan pembayaran royalti. Sebaliknya, penggunaan non-komersial untuk pendidikan, kegiatan sosial, maupun ceramah tetap diperbolehkan tanpa kewajiban pembayaran.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info