Di tengah perubahan cara masyarakat mencari dan mengakses informasi akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), buku tetap menjadi fondasi utama dalam membangun pengetahuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di bidang hukum.
Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta, Husni Kamil mengatakan, jumlah pembaca digital terus meningkat seiring semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi melalui internet maupun AI.
“Apalagi saat ini orang bisa bertanya kepada AI apa pun. Meskipun jawabannya entah benar 100 persen, atau 80 persen, atau bisa jadi salah karena referensinya tidak terpercaya,” kata Husni dalam diskusi bertajuk ‘Sinergi Penerbit dan Legal Tech Optimalisasi Lisensi Buku Hukum yang Aman dan Akuntabel’, Kamis (18/6/2026).
Padahal buku masih memiliki peran penting, apalagi bagi advokat, akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum lainnya yang membutuhkan sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, keberlangsungan industri penerbitan perlu dijaga agar karya-karya ilmiah dan akademik terus lahir dan berkembang.
Baca juga:
- AI Ambil Tugas Rutin, Apa yang Tersisa bagi Advokat Muda?
- AI Ubah Cara Kerja Profesi Hukum, FH UPH dan Hukumonline Bekali Mahasiswa Jadi Lawyer Adaptif
- AI Masuk Dunia Hukum, Ini Istilah yang Perlu Dipahami Para Lawyer!
Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta, Husni Kamil. Fotografer/HFW
Di sisi lain, Husni mengingatkan praktik pembajakan digital semakin mudah dilakukan dan menjadi tantangan bagi penerbit. Distribusi ilegal buku dalam bentuk PDF maupun penjualan buku bajakan lewat berbagai platform daring telah menggerus pendapatan penerbit dan penulis.
“Siklus ekonomi penerbitan itu dari penulis ke penerbit, distribusi, pembaca, lalu kembali ke royalti untuk penulis agar bisa berkarya lagi. Jika salah satu terganggu oleh pembajakan, maka royalti berkurang dan penulis tidak bisa menerbitkan buku baru. Hak cipta adalah fondasi keberlanjutan industri penerbitan,” ujarnya.
