Apalagi Perppu yang selama ini terbit kebanyakan menggunakan indikator ekonomi. Dia memberi contoh Perppu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Kepailitan. Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat, menurut Prof Nindyo membuat aturan pelaksana beleid itu menjadi stagnan. Akibatnya pelaku usaha menghadapi ketidakpastiaan hukum.
Dia berharap persoalan yang bersifat formalitas tidak mengganggu iklim investasi. Pengujian yang dilakukan terhadap UU 6/2023 ke MK menurut Prof Nindyo membuat goyah arus investasi di Indonesia. Dia menyimpulkan UU 6/2023 penting untuk membenahi ekosistem investasi di Indonesia.
“Terobosan yang dibawa UU Cipta Kerja ini akan dinikmati generasi masa depan,” ujarnya.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Poriyono mengatakan salah satu tujuan diterbitkannya UU 11/2020 kala itu untuk mendorong Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus beranjak dari negara berpenghasilan upper middle income menjadi high income countries. Salah satu sebab Indonesia belum masuk kategori negara berpenghasilan tinggi karena jumlah investasi masih rendah.
Investasi diperlukan tak sekedar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja yang jumlahnya makin bertambah setiap tahun. UU 11/2020 - yang kini menjadi UU 6/2023 - merevisi 79 UU yang terbagi dalam 10 klaster dan salah satu yang ramai disorot publik klaster ketenagakerjaan.
“Memang UU Cipta Kerja ini untuk kebutuhan investasi jadi secara logis mendukung investasi, tapi juga tidak melupakan perlindungan terhadap tenaga kerja,” ujar Edy.
Jantungnya UU Cipta Kerja
Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasioinal Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan kalangan pengusaha menaruh harapan sejak terbit UU 11/2020. Misalnya, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) diberi kesempatan untuk membentuk perusahaan secara perorangan.
Biaya ketenagakerjaan menjadi kompetitif karena selama ini menjadi ongkos yang besar bagi industri padat karya. Tapi Perppu 2/2022 yang ditetapkan menjadi UU 6/2023 mengubah sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan terutama pengupahan. “Jantungnya UU Cipta Kerja itu klaster ketenagakerjaan,” bebernya.
Managing Partner Badranaya Partnership, Bhirawa J Arifi melihat UU 6/2023 memberi dampak terhadap kalangan pengusaha mengingat tak sedikit UU lain yang ikut terdampak. Salah satu hal yang patut diapresiasi yakni UU 6/2023 berupaya mendorong penerapan sanksi bagi pelaku usaha dari sebelumnya lebih banyak pidana menjadi sanksi administratif.
Sanksi administratif yang diatur UU 6/2023 meliputi peringatan; penghentian sementara kegiatan berusaha; pengenaan denda administratif; pengenaan daya paksa polisional; pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. “UU Cipta Kerja meningkatkan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat umum, UMKM, pelaku usaha, serta pekerja dalam melaksanakan kegiatan berusaha,” katanya.