Oleh karena itu, frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak dapat ditafsirkan sebagai upaya hukum kepailitan melalui banding ke pengadilan tinggi sebagaimana didalilkan para Pemohon. Frasa tersebut harus ditempatkan sebagai penjelasan yang memungkinkan posisi sengketa perdata antara debitor dan kreditor dan/atau pihak ketiga yang telah diperiksa terlebih dahulu di peradilan umum pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
Makna Frasa Pengadilan Tinggi
Frasa “pengadilan tinggi” merujuk pada proses peradilan umum/pengadilan negeri yang ditempuh sebelum, saat berlangsungnya perkara kepailitan, atau setelah adanya putusan pailit.
“Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menilai Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, khususnya frasa 'pengadilan tinggi', menciptakan anomali hukum, mengaburkan makna, dan menimbulkan disharmoni dengan Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004, yang menyatakan upaya hukum atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung, tidak dapat sepenuhnya dibenarkan,” ujar Adies.
Namun, karena masalah kekurangcermatan penulisan kata “Pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 telah diselesaikan, kini terdapat batas yang jelas antara ranah kewenangan Pengadilan Niaga dan kewenangan pengadilan yang menangani urusan keperdataan lain di luar masalah kepailitan.
Sementara itu, Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 yang semula berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”, perlu disesuaikan menjadi: “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.”
Menurut Mahkamah, penyesuaian ini penting dilakukan agar tidak lagi terjadi ketidakpastian hukum akibat kekeliruan dalam memahami makna penjelasan pasal tersebut.
Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan.”
















