Dari perspektif tersebut, persoalan mendasarnya adalah apakah pencantuman frasa “pengadilan tinggi” masih dapat dipertahankan dalam rezim hukum acara yang secara sistematis meniadakan jenjang banding serta menempatkan kecepatan, efisiensi, dan kepastian sebagai karakter fundamentalnya.
Sebagai informasi, Permohonan Nomor 243/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, dan Kharisma J. Subakti. Para Pemohon menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
Dalam sidang perdana pada Kamis (02/07/2026), Kharisma J. Subakti menyatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional para Pemohon karena menciptakan norma baru. Menurut para Pemohon, batang tubuh undang-undang telah menegaskan tidak ada upaya hukum tingkat banding, melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, keberadaan frasa “pengadilan tinggi” dalam penjelasan pasal menjadi tidak relevan.
Para Pemohon juga menilai penjelasan pasal tersebut memicu ketidakpastian hukum dan potensi konflik antarnorma. Hal ini dibuktikan dalam beberapa kasus, salah satunya Kepailitan PT Shangliem berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pailit/2012 juncto Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.
Atas dasar tersebut, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan frasa "Pengadilan Tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
















