Diksi 'Pengadilan' dalam UU Kepailitan Direvisi MK
Terbaru

Diksi 'Pengadilan' dalam UU Kepailitan Direvisi MK

Yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 5 Menit
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi foto: RES
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang diajukan oleh ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, dan Kharisma J. Subakti. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 243/PUU-XXIV/2026 tersebut dilaksanakan pada Selasa (29/9) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan perlu mempertimbangkan secara tegas dan jelas fakta mengenai keberadaan dua kata “pengadilan” dalam norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Kedua kata tersebut sama-sama diawali dengan huruf kecil "p". Meskipun demikian, kata “pengadilan” pertama diawali imbuhan "ke" menjadi “ke pengadilan”, sedangkan kata “pengadilan” kedua diawali imbuhan "di" menjadi “di pengadilan”.

Menurut Mahkamah, jika dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 015/PUU-III/2005, kata “pengadilan” pertama dalam frasa “ke pengadilan” harus dipahami sebagai pengadilan di luar konteks “Pengadilan Niaga”. Sementara itu, kata “pengadilan” kedua dalam frasa “di pengadilan” harus dipahami sebagai “Pengadilan Niaga”.

Baca Juga:

Artinya, kata “pengadilan” yang ditulis kedua tunduk pada pengertian yang termaktub dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 UU 37/2004, yaitu: “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

Melalui penegasan tersebut, sekalipun pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 015/PUU-III/2005 telah berpendirian bahwa penulisan kata “pengadilan” kedua merupakan kekurangcermatan cetak (clerical error), demi memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki atau merevisi langsung penulisan kata tersebut. Terlebih, DPR dalam keterangannya di persidangan menyerahkan penyelesaian clerical error tersebut kepada Mahkamah demi kepastian hukum.

“Dengan fakta hukum tersebut, sekalipun tidak dimohonkan dalam permohonan a quo, demi memperjelas Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan para Pemohon, norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 harus ditulis dan dibaca menjadi: ‘Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan’, sebagaimana dimuat dalam amar putusan a quo,” kata Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info