Mahkamah juga menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.”
Pandangan Ahli
Dalam putusannya, Mahkamah mengutip pandangan ahli, salah satunya Andriansyah Tiawarman yang merupakan Presiden Direktur Justitia Training Center yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Menurut ahli, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), objek yang menjadi perhatian adalah frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1).
Persoalan konstitusional yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan suatu istilah dalam penjelasan undang-undang, melainkan kesesuaian antara penjelasan tersebut dan konstruksi hukum acara kepailitan serta PKPU secara keseluruhan, khususnya mengenai forum peradilan dan upaya hukum yang tersedia dalam penyelesaian perselisihan piutang.
Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur mekanisme penyelesaian bantahan atas daftar piutang dalam proses kepailitan. Namun, penjelasan ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah “pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”.
Pencantuman frasa “pengadilan tinggi” menimbulkan persoalan karena hukum acara kepailitan dan PKPU memiliki karakter khusus yang meniadakan jenjang banding. Pasal 11 ayat (1), misalnya, secara khusus menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit dilakukan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit menentukan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Dengan demikian, terdapat persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perbedaan redaksional. Di satu sisi, sistem norma UU Kepailitan dan PKPU secara tegas membatasi upaya hukum dan meniadakan banding terhadap penetapan Pasal 127 ayat (1). Di sisi lain, penjelasan ketentuan tersebut justru memasukkan pengadilan tinggi ke dalam pengertian “pengadilan”.
Pertentangan tersebut perlu ditempatkan dalam perspektif negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Atas dasar itu, analisis dalam perkara a quo tidak cukup dilakukan dengan membaca Penjelasan Pasal 127 ayat (1) secara terpisah, melainkan harus dimaknai sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum acara yang memiliki tujuan, asas, dan karakteristik khusus.
















