Ditanya Ganjar Soal IKN, Anies Kritik Pembentukan UU IKN
Melek Pemilu 2024

Ditanya Ganjar Soal IKN, Anies Kritik Pembentukan UU IKN

Karena pembahasan RUU IKN hingga pengambilan keputusan disahkan menjadi UU dinilai tidak komprehensif dan minim partisipasi publik.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Capres Anies Rasyid Baswedan saat memaparkan dalam debat capres di area Gedung KPU Pusat, Selasa (12/12/2023). Foto: RES
Capres Anies Rasyid Baswedan saat memaparkan dalam debat capres di area Gedung KPU Pusat, Selasa (12/12/2023). Foto: RES

Debat perdana calon Presiden dan wakil Presiden (capres-cawapres) 2024 menjadi ajang antar capres untuk saling lempar pertanyaan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melayangkan pertanyaan kepada capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan tentang sikapnya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berlangsung di Kalimantan Timur. Pembangunan itu sebagai upaya pemerintah untuk meneruskan cita-cita pendiri bangsa yang ingin ibukota dipindahkan dari Jakarta.

“Dengan kondisi di Jakarta yang menghadapi persoalan seperti macet, migrasi, dan polusi. Saya mau jawaban yang clear soal Indonesia sentris, mau membangun untuk pindah ibukota ke IKN,” tanya Ganjar kepada Anies dalam debat perdana capres-cawapres 2024 di gedung KPU RI, Selasa (12/12/2023) kemarin.

Anies menjawab kalau ada masalah jangan ditinggalkan tapi diselesaikan. Ketika Jakarta menghadapi masalah, maka itu semua harus diselesaikan. Sebab jika ditinggalkan permasalahan Jakarta, otomatis masalah tidak selesai. Anies menyebut dampak Aparatus Sipil Negara (ASN) terhadap kontribusi kemacetan di Jakarta sekitar 7 persen sehingga tidak signifikan mengurangi macet.

Soal lingkungan hidup, Anies menghitung jika yang dipindahkan hanya aparatur pemerintahan maka masih terdapat masalah. Intinya persoalan di Jakarta harus diselesaikan misalnya dalam mengatasi kemacetan perlu transportasi umum massal berbasis elektrik, membangun taman. Dengan demikian dapat membuat Jakarta sebagai kota yang aman dan nyaman, di mana warganya bisa hidup sehat.

“Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda bikin kota tua dan ditinggalkan ketika mulai bermasalah, dan masalah malah tidak diselesaikan,” ujar Anies.

Baca juga:

Anies menyorot Kalimantan butuh pembangunan dan renovasi sekolah karena banyak yang rusak. Perlu juga dibangun jalur kereta api dan tol yang menghubungkan antar kota. Tapi yang dikerjakan di IKN terlihat hanya membangun tempat untuk ASN bekerja, bukan untuk rakyat, apalagi pusat perekonomian. Anies pun mengangguk ketika ditanya Ganjar apakah menolak IKN.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait