Seperti diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan terhadap pegawai DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas dugaan kasus suap. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi dan menghargai serta mendukung sepenuhnya langkah KPK yang juga disertai Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Kemenkeu yang telah bekerjasama untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi pada awal tahun 2020 yang kemudian dilakukan tindakan oleh Unit Kepatuhan Internal Kemenkeu dan KPK dengan melakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut.
“Kami di Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK untuk dapat menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers secara daring, Rabu (3/3) lalu.
Sri Mulyani menegaskan, Kemenkeu tidak menoleransi tindakan-tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh atau oleh siapapun di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Terhadap pegawai DJP yang oleh KPK diduga terlibat di dalam dugaan suap tersebut telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah dan terus dan akan berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas,” tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyatakan, munculnya kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjadi berita buruk dan rapor merah sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah.
Munculnya kasus ini, dinilainya menjadi ironi karena seharusnya antara otoritas pajak dan wajib pajak sama-sama memiliki kesadaran. Kesadaran yang dimaksud yaitu kesadaran bahwa pajak itu sudah memenuhi 4 prinsip. Dimulai dari prinsip keadilan (equity) yaitu pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Kemudian, prinsip kepastian (certainty), di mana pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum.
Prinsip kepastian tersebut, lanjut politisi PKS itu, seharusnya mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak. Selajutnya, prinsip kelayakan (convience) yakni pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self assessment.
“Terakhir, prinsip ekonomi (economy) yaitu pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional,” katanya.