Perusahaan atau badan hukum asing masuk dalam registrasi perkara di Pengadilan Niaga Indonesia bukan lagi khayalan. Sebagai pemohon, tercatat sejumlah badan hukum asing mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak banyak, perusahaan asing juga pernah tercatat sebagai termohon pailit.
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, misalnya, pernah memeriksa dan mengadili permohonan pailit terhadap Penaga Timur (M) Sdn.Bhd, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia. Perkara ini bahkan melahirkan sengketa lain, ketika PT Batam Koastal Marine, perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia, menggugat Seventh Roni Sianturi, kurator yang ditunjuk pengadilan membereskan boedel pailit Penaga Timur ke pengadilan. Penggugat meminta agar Kapal MV Putera Maju 07 dikeluarkan dari boedel pailit Penaga Timur (dalam pailit). Pengadilan Niaga Medan, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menolak gugatan itu. Bahkan pada tingkat peninjauan kembali, melalui Putusan No. 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 30 Mei 2022, Mahkamah Agung kembali menolak upaya hukum penggugat. Alasannya, bukti-bukti yang diajukan tidak bersifat menentukan.
Dalam kasus kepailitan perusahaan berbadan hukum asing semacam itu, tidak mudah bagi kurator untuk mengumpulkan aset perseroan yang telah dinyatakan pailit. Apalagi jika aset-aset tersebut berada di luar wilayah Indonesia. Putusan hakim Indonesia belum tentu diterima oleh otoritas negara lain, seperti Malaysia. Indonesia tak punya perjanjian mengenai pelaksanaan putusan kepailitan dengan negara tetangga tersebut. Lain halnya dengan Malaysia. Negara ini sudah punya perjanjian dengan negara tetangga lainnya, melalui Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency.
Dalam kasus kepailitan perusahaan berbadan hukum asing semacam itu, tidak mudah bagi kurator untuk mengumpulkan aset perseroan yang telah dinyatakan pailit

























