Dorong Industri Investasi dan Ekspor, Ini Rangkaian Kebijakannya
Berita

Dorong Industri Investasi dan Ekspor, Ini Rangkaian Kebijakannya

Perlu kebijakan penunjang agar tax holiday menjadi lebih menarik di mata pelaku usaha.

Fitri N Heriani
Bacaan 2 Menit

 

Atas dasar itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah packaging kebijakan tax holiday dengan kebijakan yang lain. Dalam hal ini termasuk dukungan kebijakan untuk tax holiday agar efektif.

 

"Misalnya bagaimana insentif pajak untuk sektor usaha penunjang industri pioner? Apakah dapat insentif? Sektor migas misalnya. Tax holiday ini kan kebijakan yang ada di tengah, setelah investasi. Nah perlu kebijakan yang inline sejak awal seperti perizinan, perburuhan, kepastian hukum/sengketa, logistik. Sementara untuk tax holiday sendiri dukungan kebijakan yang di middle dan hilir, termasuk penunjang," pungkasnya.

 

Baca:

 

Tax Expenditure 

Adanya kebijakan insentif perpajak akan berpengaruh pada berkurangnya potensi penerimaan perpajakan misalnya karena adanya pembebasan atau pengurangan tarif pajak. Hal ini memiliki konsekuensi adanya penerimaan perpajakan yang tidak jadi dikumpulkan akibat kebijakan tersebut. 

 

Pemerintah kemudian menggagas adanya Laporan Belanja Perpajakan (tax expenditure report) untuk mencatat estimasi besaran berkurangnya penerimaan perpajakan tersebut. Pelaporan belanja perpajakan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia sebagai wujud transparansi fiskal dan akuntabilitas pemerintah kepada publik terhadap kebijakan fasilitas perpajakan. 

 

Definisi tax expenditure atau belanja perpajakan adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu. 

 

Laporan ini digunakan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi dalam rangka analisis efektivitas kebijakan fiskal terutama di bidang perpajakan. "Adanya laporan ini diharapkan kebijakan insentif perpajakan dapat lebih terkoordinasi, efisien dan efektif, serta dapat dievaluasi secara berkesinambangunan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info