Masuknya mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau yang dikenal dengan istilah Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai perubahan penting dalam pendekatan penanganan tindak pidana oleh korporasi. Di tengah kompleksitas pembuktian kejahatan korporasi dan kebutuhan pemulihan kerugian yang cepat, DPA diposisikan sebagai instrumen yang menjanjikan efisiensi, kepatuhan hukum, serta pemulihan yang lebih nyata dibandingkan proses peradilan pidana konvensional.

Secara normatif, tujuan tersebut tercermin jelas dalam Pasal 328 ayat (1) KUHAP baru. Dalam konteks ini, DPA kerap dipuji sebagai mekanisme modern yang adaptif terhadap karakteristik kejahatan korporasi. Namun, justru karena efektivitas dan fleksibilitasnya, DPA menyimpan persoalan serius, apakah mekanisme ini benar-benar mampu menjadi instrumen keadilan substantif atau justru berpotensi menjadi ruang kompromi hukum yang sulit diawasi?
Efisiensi sebagai Pilihan Desain Hukum Acara
Pasal 328 ayat (1) KUHAP baru dengan tegas menyatakan bahwa DPA bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi peradilan pidana. Secara normatif, rumusan ini sejalan dengan kecenderungan global untuk mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian perkara berbasis tanggung jawab korporasi, bukan sekadar penghukuman simbolik.
DPA menawarkan keuntungan nyata dimana negara tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk membuktikan perkara korporasi yang kompleks; korban berpotensi mendapatkan pemulihan lebih cepat; dan korporasi didorong melakukan reformasi internal melalui kepatuhan dan tata kelola yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, di mana perkara korporasi sering berlarut-larut dan berakhir tanpa pemulihan yang berarti, pendekatan ini memang tampak progresif.
Namun, efektivitas DPA tidak berdiri pada norma tertulis semata, melainkan pada siapa yang memegang kendali atas proses tersebut. DPA hanya akan berfungsi secara adil jika ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Diskresi Luas Akuntabilitas Terbatas
Pada kondisi ini, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan proses DPA menjadi penting. KUHAP baru memberikan diskresi yang luas kepada penuntut umum untuk menerima atau menolak DPA berdasarkan pertimbangan keadilan, kepentingan korban, dan kepatuhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (4), serta menentukan bentuk kewajiban dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (12) KUHAP Baru.
Kewenangan yang luas ini berpotensi menjadi instrumen korektif yang efektif, tetapi tanpa standar pertanggungjawaban yang jelas. Ia juga membuka ruang subjektivitas dan ketimpangan perlakuan. KUHAP baru mengatur apa yang harus ada di dalam perjanjian, tetapi belum mengatur secara memadai mengapa suatu perkara layak diselesaikan dengan mekanisme DPA, sedangkan perkara lain tidak.
Akibatnya, penggunaan DPA sangat bergantung pada pertimbangan individual yang sulit diuji secara objektif. Pada kondisi ini, diskresi penuntut umum tidak lagi bersifat teknis administratif, melainkan telah memasuki wilayah kebijakan hukum yang berdampak sosial dan moral. Tanpa standar pertanggungjawaban yang jelas, ruang diskresi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan memperlemah kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pengalaman negara lain mengelola ruang diskresi serupa agar tetap akuntabel.
Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa kekuatan DPA tidak terletak pada kelonggaran diskresi jaksa, melainkan pada ketatnya pengawasan atas penggunaan diskresi tersebut. Berdasarkan Deferred Prosecution Agreements Code of Practice Crime and Courts Act 2013, DPA di Inggris hanya dapat dilakukan setelah jaksa memenuhi uji pembuktian dan kepentingan publik, serta memperoleh persetujuan hakim yang menilai apakah kesepakatan itu adil, proporsional, dan layak. Setiap keputusan juga disertai kewajiban transparansi melalui publikasi alasan dan fakta perkara. Dengan demikian, diskresi tidak berjalan bebas, melainkan dikunci oleh standar hukum dan kontrol yudisial yang jelas.
Pasal 328 KUHAP baru memang memberikan peran kepada hakim dalam mengawasi DPA, mulai dari menilai kelayakan perjanjian, memeriksa proporsionalitas kewajiban, hingga memantau pelaksanaannya. Namun, dibandingkan dengan model DPA di Inggris, peran tersebut masih bersifat prosedural. Dalam sistem Inggris, hakim tidak hanya mengesahkan hasil kesepakatan, tetapi juga menilai sejak awal apakah keputusan jaksa untuk menggunakan DPA telah memenuhi public interest test dan evidential test. Artinya, hakim berfungsi sebagai pengendali kebijakan penuntutan, bukan sekadar pemeriksa formal.
Sebaliknya, Pasal 328 KUHAP belum secara tegas memberi ruang bagi hakim untuk menilai rasionalitas pemilihan DPA itu sendiri. Penilaian lebih diarahkan pada isi dan pelaksanaan perjanjian, bukan pada alasan mengapa mekanisme tersebut dipilih. Akibatnya, meskipun pengawasan yudisial secara normatif ada, kontrol terhadap diskresi penuntut umum masih terbatas. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara model Indonesia dan Inggris, dimana yang satu menekankan prosedur, sementara yang lain menempatkan hakim sebagai penjaga substansi kebijakan penuntutan. Di sinilah letak celah normatifnya—diskresi diperluas, tetapi mekanisme akuntabilitasnya belum dibangun secara seimbang.
Bahaya Diskresi Tanpa Infrastruktur Akuntabilitas
Ketiadaan mekanisme pengawasan yang setara dengan model Inggris membuat diskresi dalam Pasal 328 KUHAP baru berpotensi berkembang menjadi kewenangan yang terlalu luas. Tanpa standar pengujian yang jelas, keputusan penundaan penuntutan berisiko bergeser dari penilaian hukum objektif menjadi penilaian subjektif penuntut umum. Dalam kondisi demikian, diskresi yang seharusnya bersifat pengecualian justru berpotensi menjadi praktik rutin yang sulit dikontrol dan berpotensi menggerus kepastian serta kesetaraan di hadapan hukum.
Berangkat dari risiko tersebut, pengaturan Pasal 328 KUHAP seharusnya tidak dipahami semata sebagai legitimasi perluasan kewenangan penuntut umum, melainkan sebagai titik awal pembentukan kerangka akuntabilitas yang lebih kokoh. Artinya, diskresi tidak cukup hanya diberikan, tetapi harus disertai dengan mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa setiap keputusan penundaan penuntutan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etis, dan sosial.
Salah satu kelemahan mendasar Pasal 328 KUHAP baru adalah tidak adanya kewajiban eksplisit bagi penuntut umum untuk menuangkan pertimbangan secara terstruktur dan terbuka. Berbeda dengan praktik di Inggris yang mewajibkan jaksa mempublikasikan alasan atas penerapan DPA, Pasal 328 KUHAP baru belum secara tegas mengatur bentuk, standar, dan ruang uji dari pertimbangan tersebut. Akibatnya, alasan “kepentingan umum” berpotensi menjadi konsep yang elastis dan sulit diverifikasi, sehingga membuka ruang interpretasi yang terlalu luas.
Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan kewajiban pertimbangan tertulis bukan sekadar sebagai aspek administratif, melainkan sebagai instrumen akuntabilitas substantif. Alasan tertulis memungkinkan pengujian rasionalitas keputusan, baik melalui mekanisme internal kejaksaan maupun pengawasan eksternal oleh publik dan lembaga pengawas. Tanpa itu, diskresi berisiko bergeser dari instrumen kebijakan hukum menjadi ruang negosiasi tertutup yang minim kontrol.
Selain itu, keberadaan korban dalam Pasal 328 ayat (4) seharusnya tidak dipahami secara simbolik. Ketentuan mengenai “mempertimbangkan kepentingan korban” perlu ditafsirkan sebagai kewajiban normatif yang menuntut penjelasan konkret, bagaimana kepentingan korban dinilai, mengapa tetap dapat dikesampingkan, dan apa bentuk perlindungan yang diberikan sebagai kompensasi atas penundaan penuntutan. Dengan demikian, posisi korban tidak direduksi menjadi sekadar formalitas prosedural dalam proses DPA.
Pada titik ini, pembelajaran dari Inggris menjadi relevan bukan untuk diadopsi mentah-mentah, melainkan sebagai cermin bahwa diskresi penuntutan hanya dapat dibenarkan apabila dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan transparan. Tanpa prasyarat tersebut, perluasan diskresi justru berpotensi memperlemah legitimasi penegakan hukum dan memperdalam ketimpangan akses keadilan.
Dengan demikian, penguatan Pasal 328 KUHAP baru idealnya diarahkan pada pembentukan standar akuntabilitas yang jelas yaitu kewajiban argumentasi tertulis, mekanisme evaluasi independen, serta jaminan bahwa kepentingan korban dipertimbangkan secara nyata. Hanya dengan cara itu, diskresi penuntutan dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan restoratif yang terukur, bukan sebagai ruang abu-abu dalam praktik penegakan hukum.
Menata Batas Diskresi tanpa Mengorbankan Efisiensi
Penguatan Pasal 328 KUHAP baru tidak cukup berhenti pada pengakuan bahwa diskresi memerlukan pengawasan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam mekanisme pertanggungjawaban yang konkret dan operasional. Tanpa desain kelembagaan yang jelas, DPA berisiko bergerak di ruang abu-abu yang sulit diuji secara hukum maupun etik. Untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum dan akuntabilitas, setidaknya terdapat empat prasyarat mendasar yang perlu dilembagakan.
Pertama, adanya standar yang jelas dan terukur mengenai kriteria penerapan DPA, termasuk jenis tindak pidana yang dapat dikenai, batas kerugian, tingkat kesalahan korporasi, serta indikator iktikad baik. Standar ini penting agar penerapan DPA tidak bergantung pada penilaian subjektif semata dan tetap sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum.
Kedua, penguatan peran hakim sebagai pengawas substantif, bukan sekadar pemberi legitimasi administratif. Hakim harus memiliki ruang untuk menilai rasionalitas kebijakan penuntutan, proporsionalitas sanksi, serta implikasinya terhadap kepentingan publik. Tanpa peran ini, persetujuan pengadilan berisiko menjadi formalitas prosedural belaka.
Ketiga, diperlukan pedoman etik dan mekanisme akuntabilitas jaksa yang transparan. Setiap keputusan untuk menyetujui atau menolak DPA harus dapat ditelusuri secara administratif dan terbuka untuk evaluasi, baik melalui pengawasan internal maupun kontrol eksternal. Dengan demikian, diskresi tidak menjelma menjadi kekuasaan yang tertutup dan sulit dipertanggungjawabkan.
Keempat, partisipasi korban dan publik perlu ditempatkan sebagai elemen kontrol sosial yang nyata. DPA tidak boleh meminggirkan korban demi efisiensi prosedural semata. Hak untuk didengar, memperoleh pemulihan, dan mengetahui dasar kesepakatan harus dijamin sebagai bagian dari keadilan restoratif yang substantif, bukan sekadar simbolik.
Dengan konstruksi tersebut, DPA tidak lagi berdiri sebagai ruang kompromi yang rawan disalahgunakan, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Pada titik inilah, penguatan Pasal 328 KUHAP baru menjadi penentu apakah DPA akan berfungsi sebagai alat pembaruan hukum atau justru memperlebar jurang ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana?
*) Dea Tri Afrida, Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















