Praktik politik uang alias money politic dalam setiap perhelatan kontestasi pemilihan umum di tingkat daerah maupun nasional acap kali dilakukan secara terbuka. Peran pengawas mestinya dapat bersikap aktif menindak siapapun yang melakukan pelanggaran berupa praktik politik uang. Selain itu rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengalami penurunan.
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang baru saja berlangsung serentak di seluruh daerah nusantara. Data menunjukkan angka partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami penurunan dan sarat dengan praktik politik uang.
“Komite I DPD RI mengajak KPU, Bawaslu dan DKPP untuk melakukan evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Komplek Gedung Parlemen, Senin (2/12/2024).
Baca juga:
- Catatan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pasca Putusan MK
- Menguji Kejelian MK Buktikan Dugaan Kecurangan Pilkada 2024
Evaluasi terkait dengan praktik politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat. Serta penyelenggaraan Pilkada yang terlalu berdekatan dengan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg). Selain itu DPD pun meminta Bawaslu agar lebih proaktif menindaklanjuti temuan pelanggaran selama Pilkada termasuk netralitas aparatur sipil negara (ASN), personil TNI dan Polri.
Anggota Komite I, Teras Narang menambahkan mengacu data yang diperoleh setidaknya menunjukkan tingginya kasus politik uang. Begitupula besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon untuk proses kampanye membuat penyelenggaraan Pilkada yang baru selesai digelar tidak baik-baik saja.
“Ini menjadi catatan di Komite I DPD RI agar mempertimbangkan masalah-masalah Pilkada. Sudah saatnya untuk ditinjau kembali kemungkinan agar mekanisme Pilkada dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” ujar senator asal Kalimantan Tengah itu.
















