Kemudian perubahan Pasal 52 huruf d, terkait larangan kegiatan politik bagi Ormas. Pasalnya bagi Ormas yang melakukan kegiatan politik dinilai mengganggu stabilitas politik dalam negeri, hanya dimaksudkan untuk penggalangandana bagi jabatan politik, maupun propaganda politik.
Haramain menguraikan Pansus menyempurnakan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Terkait larangan menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara menjadi bendera lambang Ormas. Pasalnya pengaturan tersebut terkait dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 57 huruf c UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Lalu Pasal 65 ayat (3)disempurnakan, yaitu pengaturan sanksi dan penghentian sementara kegiatan Ormas di tingkat provinsi yang semula meminta persetujuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Namun dalam perubahan draf disempurnakan menjadi, “Dalam hal penjantuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya”.
Haramain mengakui ada kekurangan dalam RUU Ormas sehingga belum memuaskan sejumlah pihak. Karena masih ada perdebatan dan penolakan dari sejumah Ormas. Namun begitu, Pansus kata Haramain, telah berupaya maksimal menyempurnakan dan menghasilkan rancangan regulasi itu demi kepentingan nasional, bangsa dan negara.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya pengesahan UU Ormas menjadikan Ormas sebagai mitra pemerintah. Ia berpandangan Ormas perlu dikelola demi kemajuan bangsa dan negara. Menurutnya UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas perlu dilakukan revisikarena sudah tidak sesuai dengan konstitusi.
Pemerintah, kata Gamawan menyambut baik pengesahan RUU Ormas karena masuk dalam Prolegnas 2009-2014. Terkait masih ada penolakan, Gamawanmenyatakan, pemerintah dan DPR menghargai masukan dari masyarakat. “Pemerintah dapat memahami dan menyetujui perubahan substansi. Oleh karena itu kami pemerintah sepakat dengan DPR agar RUU ini disahkan menjadi UU,” ujarnya.
Perdebatan
Saat rapat paripurna, sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi dan mendesak agar pengesahan ditunda kembali. Seperti anggota Fraksi Gerindra,Martin Hutabarat. Menurutnya setelah disahkan semestinya bermanfaat bagi masyarakat. Berbeda jika pengesahan ditujukan demi kepentingan tertentu.
