Sebanyak 7 provinsi secara resmi memiliki aturan pembentukannya berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disetujui DPR menjadi UU. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna secara bulat sembilan fraksi memberikan persetujuan terhadap RUU Pembentukan 7 Provinsi.
“Apakah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dalam rapat paripurna di Komplek Gedung DPR, Selasa (15/2/2022).
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dalam laporan akhirnya berpandangan proses pembahasan RUU ketujuh provinsi itu berlangsung cepat, kurang dari satu bulan. Dengan disetujui RUU pembentukan 7 provinsi itu, sehingga menjadi legitimate agar setiap provinsi memiliki UU pembentukannya masing-masing atau tidak digabung dalam satu UU.
“Hal itu sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,” ujarnya.
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap dengan pembentukan UU 7 provinsi akan mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah. Termasuk menjawab persoalan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan; mendorong percepatan kemajuan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mewakili Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan dalam merampungkan 7 RUU tentang Perubahan atas UU No.25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan UU No.13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
Kemudian mengubah pula UU No.47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi UU sebagai bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum. Serta cakupan wilayah 7 provinsi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Menurutnya, kendati proses pembahasan cepat, namun tetap mengedepankan semua tahapan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat setiap provinsi. Kesiapan DPR dalam pembahasan memudahkan pemerintah dalam memahami filosofi, aspek formal, dan substansi dalam menyusun daftar inventarisasi masalah.
Kendati dalam pembahasan terdapat perbedaan pandangan, namun pada akhirnya menemui satu titik kesepakatan. Dia menilai, proses lahirnya 7 RUU Provinsi dapat menjadi model dalam penyelesaian produk UU oleh DPR yang melibatkan pemerintah, DPD dan stakeholder lainnya. “Setidaknya untuk proses sejumlah RUU Provinsi berikutnya,” katanya.
Mantan Kapolri itu menambahkan dengan disahkannya RUU 7 Provinsi menjadi UU memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi produk aturan turunan lainnya. Seperti peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah di 7 provinsi tersebut. “Karena tujuh UU ini didasarkan pada landasan konstitusi, UUD Tahun 1945,” katanya.
