Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang akan dibahas pada 2026, mulai dari pajak dan retribusi hingga penataan pedagang kaki lima (PKL). keputusan menetapkan 20 Raperda menjadi prioritas diambil setelah mendengarkan paparan eksekutif dan perangkat daerah pengusul dalam rapat finalisasi.
"Harapannya regulasi ini bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz seperti dikutip Antara.
Aziz menjelaskan, rapat tersebut merupakan bagian dari proses seleksi dan penajaman usulan regulasi sebelum ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Sejumlah kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas, antara lain Raperda yang sudah lama menunggu pembahasan, regulasi dengan dampak langsung bagi masyarakat, serta Perda yang hanya membutuhkan revisi minor.
Baca Juga:
- Pasca Demo Agustus, 3 Kepala Daerah Ini Terbitkan SE Antisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum
- Pemkab Cirebon Terapkan Perda CSR untuk Percepat Pembangunan Daerah
"Perda-perda yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat inilah yang kita utamakan," ujar Azis.
Dengan rampungnya finalisasi Propemperda 2026 ini, DPRD DKI Jakarta menargetkan pembahasan regulasi dapat lebih terarah, komprehensif, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Berikut 20 Raperda yang diprioritaskan dalam Propemperda 2026 yaitu, Raperda tentang Perubahan APBD 2026, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, dan APBD 2027.
Kemudian, Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Sistem Penyediaan Air Minum. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.
Selanjutnya, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Raperda tentang Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta, Raperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, Rumah Susun, Pengendalian Penduduk, dan Pembangunan Keluarga.
Selain itu, ada juga Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kabupaten/Kota Layak Anak, Raperda tentang Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Raperda tentang Ketenagakerjaan.
Gandeng Perguruan Tinggi
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa telah menyiapkan langkah inisiatif dengan menggandeng 15 perguruan tinggi untuk menyusun naskah akademik terkait Perda Kekhususan Jakarta.
"Kita akan kerja sama dengan 15 kampus, satu kampus untuk satu Perda," kata Khoirudin dikutip dari Antara.
Menurut dia, percepatan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) Kekhususan Jakarta yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) perlu segera dilakukan.
Ia mengatakan bahwa Perda tersebut akan menjadi payung hukum pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta.
Menurut Khoirudin, pemerintah pusat memberikan waktu dua tahun untuk merampungkan seluruh Perda kekhususan tersebut. Karena itu, DPRD akan menggelar pembahasan secara maraton dengan target selesai pada 2026.
"Mudah-mudahan bisa terkejar. Paling tidak sebelum tenggat berakhir, kita sudah selesaikan 15 Perda sebagai kelebihan kekhususan Jakarta," ujarnya.
Selain akademisi, Khoirudin mengatakan, pihaknya masih menunggu draf maupun naskah akademik untuk segera dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
"Saya sudah dua kali rapat pimpinan (rapim) dengan mengundang eksekutif agar menyiapkan itu," katanya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 memberikan Jakarta kewenangan mengelola 15 urusan pemerintahan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat.
Kewenangan khusus itu mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta pendidikan.
Selain itu juga meliputi kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, hingga ketenagakerjaan.
Dengan kewenangan tersebut, Jakarta diharapkan dapat mengoptimalkan otonomi daerah sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah tidak lagi menyandang status ibu kota.
