Debat Calon Wakil Presiden (cawapres) kian memanas, bahkan sebelum sesi tanya jawab tiap cawapres berlangsung. Mulanya panelis menyampaikan pertanyaan terkait Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi.
Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan laut, serta ketidakadilan sosial. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA)?
Dalam kesempatan ini cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yang punya pengalaman saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, penyelesaian SDA dan energi harus dari hulu ke hilir. Namun sayangnya, informasi di sektor ini sangatlah sulit dan tertutup.
Baca Juga:
- Dua Cawapres Ini Kritik Program Food Estate yang Digaungkan Pemerintah
- Capres-cawapres Diminta Deklarasikan Komitmen Kemerdekaan Pers
- Bisakah Menggugat Janji Politik Caleg dan Capres yang Tak Terealisasi? Ini Penjelasan Hukumnya
"Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenkopolhukam, dari 10 ribu pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat, jadi ini memang masalah besar di negeri ini," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Minggu (21/1).
Menurutnya, hal itu telah menjadi masalah besar. Bahkan untuk mengatasi lahan tambang ilegal, pemerintah butuh data yang lengkap. Sebab, tidak ada keterbukaan informasi.
"Saya pengalaman di dalam sidang membahas soal ini, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan (tambang) ilegal di sebelah sana, ketika dibuat daftar tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik mereka katakan ini rahasia," kata Menko Polhukam itu.