ICW (Indonesia Corruption Watch) bersama KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) akan mengajukan permintaan informasi publik kepada empat BUMN asuransi sosial yang akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Empat BUMN tersebut adalah PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Asabri dan PT. Taspen.
Informasi publik yang diminta adalah besaran remunerasi, isentif, tantiem yang diterima oleh jajaran direksi dan komisaris empat BUMN tersebut. Selain itu, ICW dan KAJS juga meminta informasi detail tentang investasi dana titipan yang dikelola oleh empat BUMN tersebut. Informasi detail yang diminta adalah besaran dana, strategi, keputusan, keuntungan dan penggunaan keuntungan atas investasi dana titipan tersebut.
Permintaan informasi ini didasarkan pada pasal 14 dan pasal 22 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi ini akan digunakan ICW dan KAJS untuk melihat kesiapan empat BUM tersebut menjadi BPJS.
Sebelumnya, ICW menyerukan kepada gerakan antikorupsi untuk mendukung pengesahan RUU BPJS menjadi undang-undang. Dukungan ini penting untuk mewujudkan tujuan akhir gerakan antikorupsi yakni, mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Gerakan antikorupsi tidak harus melulu penindakan dan pemenjaraan koruptor serta pengembalian kerugian negara. Akan tetapi, gerakan antikorupsi juga harus mampu mengubah struktur politik yang tidak adil dan menghambat pencapaian kesejahteraan tersebut,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Sabtu (13/8).
Oleh karena itu, keberhasilan gerakan antikorupsi tidak hanya diukur oleh seberapa banyak koruptor masuk ke penjara serta kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Akan tetapi, keberhasilan gerakan antikorupsi juga dapat diukur melalui kesejahteraan rakyat. Gerakan antikorupsi berhasil jika kesejahteraan rakyat meningkat. Dan sebaliknya, gagal jika kesejahteraannya semakin menurun.