Empat Tindak Pidana yang Dikecualikan dari Penghapusan Pidana Minimum Khusus
Terbaru

Empat Tindak Pidana yang Dikecualikan dari Penghapusan Pidana Minimum Khusus

Pembentuk undang-undang ingin membatasi pidana minimum khusus. Upaya merapikan disparitas pola pemidanaan.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso. Foto: Tangkapan layar Zoom/MYS
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso. Foto: Tangkapan layar Zoom/MYS

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, menyatakan berlakunya KUHP Nasional telah membawa perubahan besar, termasuk mengatasi problem yang muncul akibat variasi pola pemidanaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya menghapus beberapa ketentuan tindak pidana khusus, tetapi juga berusaha merapikan pola pemidanaan.

Selama ini, undang-undang yang memuat pidana khusus menganut pola pemidanaan yang berbeda-beda dengan tolok ukur yang tidak sama. “Kita mau merapikan, walaupun tidak mudah,” kata Topo saat menjadi narasumber dalam diskusi tentang tantangan penyusunan ketentuan pidana yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-Undangan (ASIPPER), pada Sabtu (25/4) lalu.

Hal senada disampaikan Hendra Kurniawan Putra. “Kita ingin merapikan disparitas pola pemidanaan,” kata Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum itu, di acara yang sama.

Baca Juga:

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghapus pidana minimum khusus yang tersebar dalam banyak Undang-Undang (UU). Penghapusan itu disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghapusan Pidana. Pasal I UU ini menyebutkan “Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus”.

Pidana minimum khusus adalah sanksi pidana paling singkat yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penghapusan ini dilatarbelakangi oleh disparitas pemidanaan yang dijatuhkan karena hakim merasa terikat pada ketentuan pidana minimum khusus, meskipun peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam suatu kejahatan berbeda-beda. Pidana minimum khusus secara tak langsung mengekang kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai peran terdakwa.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info