Pada tingkat nasional, Pasal 56 UU PDP mengatur hierarki yang wajib dipenuhi Pengendali Data Pribadi sebelum mentransfer data ke luar wilayah hukum Indonesia, dengan memastikan negara tujuan memiliki pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari standar Indonesia (prinsip adequacy).
Jika syarat kesetaraan terpenuhi, transfer dapat dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip pelindungan data. Apabila negara tujuan tidak memenuhi standar kesetaraan, pengendali wajib menyediakan pelindungan data yang memadai dan bersifat mengikat. Bentuknya dapat berupa kontrak atau instrumen hukum lain yang menjamin standar pelindungan minimal setara dengan UU PDP.
Selain itu, UU PDP juga mewajibkan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA) apabila pemrosesan, termasuk transfer lintas negara yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi bagi subjek data. Kewajiban ini terutama relevan dalam pemrosesan data pribadi spesifik atau dalam skala besar.
Sementara itu, menanggapi adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati.
“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena yang diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” tutupnya.
