Fatia Maulidiyanti: Niat Saya Hanya Satu, Menolong Rakyat di Papua
Terbaru

Fatia Maulidiyanti: Niat Saya Hanya Satu, Menolong Rakyat di Papua

Melalui riset dan penelitian organisasi masyarakat sipil membantu negara untuk membenahi situasi di Papua. Diskusi yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar bagian dari diseminasi hasil riset kepada publik.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Fatia Maulidiyanti  saat akan membacakan pledoinya di persidangan PN Jakarta Timur, Senin (27/11/2023). Foto: Tangkapan layar youtube
Fatia Maulidiyanti saat akan membacakan pledoinya di persidangan PN Jakarta Timur, Senin (27/11/2023). Foto: Tangkapan layar youtube

Publikasi hasil riset 9 organisasi masyarakat sipil melalui diskusi yang diunggah akun Youtube Haris Azhar dengan judul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam,” telah membawa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur sebagai terdakwa. Keduanya dianggap merugikan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam nota pembelaanya, Fatia menegaskan tudingan penuntut umum dan Luhut adalah tidak berdasar, bahkan salah alamat. Sebab, apa yang diperjuangkan merupakan hanya menolong rakyat Papua semata. “Jaksa dan orang yang diwakilinya, menuduh saya berniat merugikan nama baik orang, saya katakan itu salah, itu bukan niat saya. Niat saya hanya satu, menolong rakyat kita di Papua!,” ujarnya saat membacakan pledoinya di ruang sidang PN Jakarta Timur, Senin (27/11/2023).

Fatia menyebut dirinya mewakili KontraS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya seperti YLBHI, LBH Papua, Walhi, Walhi Papua, Greenpeace, Pustaka Bentala Rakyat, Trend Asia dan Jatam yang tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia. Diskusi yang diunggah di kanal video Haris Azhar itu menurut Fatia menyajikan hasil riset/penlitian mengenai ancaman kerusakan yang terus menggerogoti kehidupan dan lingkungan di Papua.

Persoalan yang terjadi di Papua memicu organisasi masyarakat sipil membuat riset yang berjudul ‘Kajian Cepat: Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya’. Hasil riset serupa yang diterbitkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menyampaikan hal sama, yang intinya pendekatan keamanan berdampak buruk pada mendalamnya konflik dan kekerasan di Papua. Dipertegas berbagai laporan investigatif oleh lembaga kajian dan riset lainnya.

Baca juga:

Riset yang dibuat koalisi #BersihkanIndonesia menurut Fatia merupakan salah satu cara organisasi masyarakat sipil membantu negara agar situasi Papua segera dibenahi. Dimulai dengan mengevaluasi penempatan militer di Papua. Penelitian itu menemukan ada kepentingan ekonomi dan politik terselubung dari adanya operasi militer. Untuk menyebarluaskan hasil riset kepada publik salah satu cara yang dilakukan melalui medium digital yakni diunggah di Youtube antara lain di akun milik Haris Azhar.

Sepekan setelah riset dan diskusinya tayang di Youtube, Fatia mengatakan koalisi sudah melaporkan temuan penelitian kepada lembaga publik. Seperti Komnas Hak Asasi Manusia dan Polri dengan harapan ditindaklanjuti. Sayangnya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan ini justru abai terhadap pengaduan yang dilaporkannya. Koalisi juga melayangkan permintaan kepada Australian Federal Police untuk dapat menyelediki perusahaan West Wits Mining yang hingga kini belum perkembangannya.

Tags:

Berita Terkait