Dua dosen FH UGM, Andy Omara dan Almonika Cindy Fatika Sari, membawakan materi terkait pembentukan peraturan desa yang baik dan substansi strategis peraturan desa di wilayah perbatasan. Diskusi ini dipandu oleh Ferdinandus Ngau Lobo dari FH Unwira dan dihadiri sekitar 50 warga.
Dalam sesi tanya jawab, Almonika menegaskan pentingnya pengakuan hukum atas hutan adat. Menurutnya, hutan adat perlu dicatatkan agar tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga diakui oleh hukum nasional.
“Penting untuk di rekognisi dan perlu dilakukan pengakuan atas hutan adat di sini. Hutan adat perlu untuk dicatatkan dan didaftarkan agar tidak hanya berhenti di hukum adat saja tapi juga dapat diakui oleh hukum nasional,” katanya.
Selain itu, Kepala Desa Napan turut menyampaikan apresiasi kepada FH UGM dan FH Unwira. Dirinya berterima kasih atas pemikiran yang diberikan, dan bagaimana menjalankan hukum dengan baik di tingkat desa hingga nasional.
“Di tempat ini juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada Unwira dan UGM yang sudah sampai dan memberikan kami beberapa pemikiran bagaimana menjalankan hukum yang baik dan benar, di desa, di daerah, bahkan di Negara Indonesia ini,” ujar Kepala Desa Napan.
Pada hari terakhir, Jumat (19/9), FH UGM melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (FH Undana). Tim diterima oleh Dekan FH Undana Simplexius Asa beserta jajaran. Pertemuan ini berfokus pada penjajakan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Diskusi menghasilkan komitmen awal untuk memperluas kerja sama antar perguruan tinggi hukum, dengan tujuan memperkuat program pengabdian masyarakat yang lebih berdampak.
Sementara itu, Direktur Sinarmas Mining, Hartana, selaku sponsor kegiatan, menyatakan dukungan perusahaan terhadap program ini. Dukungan ini, kata dia, bentuk kontribusi untuk memperluas wawasan hukum sekaligus implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam program Pengabdian Unggul oleh Fakultas Hukum UGM seperti ini, merupakan wujud kontribusi kami dalam rangka hadir di masyarakat untuk ikut serta meluaskan wawasan hukum sekaligus sebagai salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial atau CSR kami kepada masyarakat,” jelas Hartana.
Adapun program Pengabdian Unggul FH UGM di NTT diharapkan tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membangun jejaring kerja sama lintas sektor. Agenda ini selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, perdamaian dan keadilan, serta kemitraan global.
