Meski demikian, ia menegaskan bahwa fakultas tetap membuka kemungkinan penerapan sanksi yang lebih tegas apabila pelanggaran terus berulang. Untuk mahasiswa, sanksi dapat berupa tindakan akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi dosen dan tenaga kependidikan, pelanggaran dapat berdampak pada penilaian kinerja.
Menurutnya, pendekatan bertahap tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan pembinaan sebelum pemberian sanksi yang lebih berat.
Seluruh area fakultas bebas rokok
Prof Ali menegaskan kebijakan kawasan tanpa rokok berlaku di seluruh lingkungan FH UNNES tanpa pengecualian. Termasuk kantin, taman, lorong, hingga area terbuka lainnya.
“Seluruh wilayah Fakultas Hukum kami tetapkan sebagai kawasan bebas rokok,” tegasnya.
Sebelumnya, fakultas sempat menyediakan area khusus merokok. Namun setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Termasuk aspirasi mahasiswa, visi konservasi, arahan pemerintah, kebutuhan akreditasi, dan komitmen terhadap SDGs, kebijakan tersebut akhirnya dihapus.
Ia meyakini kebijakan serupa juga akan semakin luas diterapkan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, mengingat isu kesehatan kampus kini menjadi perhatian penting dalam tata kelola perguruan tinggi.
Dia mengajak seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mendukung kebijakan tersebut. Setidaknya demi menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat dan nyaman. FH UNNES bakal mengevaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Sebagai institusi pendidikan hukum, fakultas menilai evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan aturan yang diterapkan tetap relevan dan berjalan efektif di lapangan.
“Ini bukan semata-mata untuk kepentingan fakultas, tetapi untuk diri kita sendiri dan kemaslahatan bersama. Kami berharap seluruh warga fakultas dapat mematuhi kebijakan ini sehingga kampus menjadi lebih sehat, lebih sejuk, lebih nyaman, dan lebih baik untuk semua,” pungkasnya.
