Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (FH UPNVJ) bersama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Optimalisasi Peran DPD RI dalam Pembahasan Transfer ke Daerah dalam RAPBN melalui Kebijakan Presiden". Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Yos Soedarso FH UPNVJ pada Sabtu (7/11), menandai kerja sama kedua antara kedua institusi tersebut.
FGD yang digelar bersama Tim Kerja Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI ini bertujuan menghimpun masukan akademik untuk memperkuat posisi tawar DPD RI dalam kebijakan anggaran daerah.
Dekan FH UPNVJ, Dr. Suherman, S.H., LL.M., menyambut baik berlanjutnya kolaborasi strategis ini. Menurutnya, isu Transfer ke Daerah (TKD) sangat krusial karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
- Alasan Dekan FH UPN Veteran Jakarta Tolak Kampanye Pemilu di Kampus
- Guru Besar FH UPN Veteran Jakarta Beberkan 8 Tantangan Harmonisasi Peraturan
"Kampus wajib hadir dengan kajian yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain menyumbang gagasan langsung ke lembaga negara, forum ini menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk melihat bagaimana teori hukum diuji dalam perumusan kebijakan," ujar Suherman dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panmus sekaligus Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., menegaskan bahwa DPD RI sangat membutuhkan perspektif akademisi untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
"Kehadiran dosen serta mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3 memberikan sudut pandang yang kaya dan beragam. Masukan akademik dari kampus ini sangat penting untuk memperkuat peran DPD dalam pembahasan TKD," kata senator asal Jawa Tengah tersebut.
















