Putusan pailit yang jatuh pada sebuah perusahaan tidak serta merta menjadi lonceng kematian bagi keberlangsungan bisnisnya. Nyatanya, perusahaan bisa hidup kembali meski dalam beberapa kasus harus menyandang nama atau merek baru. Dalam kepailitan, praktik semacam ini dikenal dengan sebutan going concern atau disebut pula dengan asas keberlangsungan usaha.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur tentang going concern di Pasal 179—Pasal 184. Asas ini diterapkan sejak dimulainya persidangan PKPU atau pailit dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dan menghindari likuidasi.
Perlu digarisbawahi, semangat keberlangsungan usaha tersebut tidak hanya berlaku pada tahap persidangan saja. Asas ini juga bisa diaplikasikan baik saat perusahaan sudah divonis pailit maupun masih insolven. Hanya saja tujuannya memang sudah berbeda, yaitu going concern dilakukan untuk menjaga nilai aset perusahaan.
Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating menyebut kurator wajib menjaga nilai aset perusahaan yang jatuh dalam pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan. Dalam konteks ini, salah satu cara yang dilakukan kurator adalah dengan melanjutkan operasional Perusahaan. Cara ini terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur—yang melibatkan mesin dalam produksi—sembari menunggu aset terjual. Pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan kreditur dan hakim pengawas terlebih dahulu dengan mempertimbangkan untung rugi bagi kreditur.

























