Bahkan, Australia sebagai negara utama tujuan para pengungsi saat ini tidak lagi mengalokasikan dana ke Badan Migrasi PBB (IOM). “Jadi Australia menjadikan Indonesia sebagai bumper agar imigran gelap asal Afghanistan tidak masuk ke Australia,” ujarnya.
Persoalan lain yang dihadapi Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yakni saling tuding antara pemerintah pusat dan daerah terkait tanggung jawab penanganan pengungsi dan pencari suaka. Ini disebabkan karena Indonesia seolah menjadi “korban” karena keberadaan kantor perwakilan UNHCR di Indonesia.
Untuk itu, dia meminta agar Pemerintah Indonesia harus tegas agar kantor UNHCR itu dapat dipindahkan dari Jakarta (ke negara lain, red) karena Indonesia tidak mungkin mengalokasikan APBN/APBD untuk menangani para pencari suaka mengingat masih banyak rakyat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.
“Kantor perwakilan UNHCR itu di Bangkok, tapi kenapa mereka (UNHCR di Jakarta, red) memproses pencari suaka di Indonesia?” ujarnya mempertanyakan.
Hikmahanto menjelaskan setidaknya ada 4 solusi yang bisa dilakukan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Pertama, UNHCR diminta untuk lebih bertanggung jawab. Kedua, negara ketiga sebagai penerima harus segera menerima para pencari suaka. Ketiga, Australia harus kembali mengucurkan dana untuk IOM. Keempat, negara-negara OKI perlu membantu Indonesia secara pembiayaan atas beban yang harus dipikul.
Pencari suaka asal Afghanistan, jurnalis, dan penyair, Abdul Samad Haidari, merasakan sebagai pencari suaka di Indonesia tidak bisa mengakses kebutuhan dasar di Indonesia seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan. “Pengungsi dan pencari suaka masih kesulitan mengakses kebutuhan dasar untuk hidup,” ujarnya.
Sebelumnya, National Migration Health Officer IOM Indonesia, Kartini Tampubolon, mengatakan IOM telah memfasilitasi program vaksinasi Covid-19 bagi 118 pengungsi luar negeri yang berada di wilayah kota Bekasi. Vaksinasi itu berjalan dengan dukungan Puskesmas Jatisampurna, kota Bekasi.
“IOM sangat mengapresiasi respon dari Pemerintah Kota Bekasi dan Puskesmas Jatisampurna yang telah membuka akses vaksinasi Covid-19 bagi para pengungsi luar negeri,” ujarnya sebagaimana dilansir laman indonesia.iom.int, Rabu (1/9/2021) lalu.
Kartini mengatakan sejak awal pandemi IOM telah bekerja sama dengan berbagai Dinas Kesehatan dan RS di Indonesia untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak kesehatan dan sosial Covid-19. Melalui koordinasi dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, IOM bermitra untuk mendukung ketersediaan vaksinasi bagi semua anggota masyarakat termasuk pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.
Tercatat IOM telah mengirimkan bantuan senilai lebih dari Rp15 miliar dalam bentuk peralatan medis penting, ventilator, perlengkapan kesehatan dan kebersihan ke RS, fasilitas kesehatan, dan kepada orang-orang yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia. IOM juga telah mengirimkan suplai rantai dingin (cold chain supplies) untuk pengiriman vaksin, peralatan pelindung diri, dan lainnya secara aman.