Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.
Mengutip UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization mengartikan HKI adalah pemahaman mengenai hak atas yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia.
Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Baca Juga:
- Kapasitas Satgas Ops Penanggulangan Peredaran Barang Palsu Akan Diperkuat
- DJKI Godok Permenkumham Terkait Pengelolaan Royalti di Bidang Buku
Singkatnya, HKI hadir untuk memenuhi hak seseorang untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur oleh HKI merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan, yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam UU yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.
Dasar Hukum HKI
Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual tertuang dalam berbagai undang-undang dan Keputusan Presiden, di antaranya:
1. UU No.7 Tahun 19994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
2. UU No. 19 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
3. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
4. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek
5. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten
6. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
7. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
8. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works
9. Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
Pentingnya HKI
Dengan adanya peraturan yang menjadi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, maka setiap orang atau kelompok atau badan yang mempunyai hak atas pemikiran inovatif atas suatu buatan maupun produk, bisa di dapat dengan mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, unit hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia.
Hak kekayaan intelektual merupakan cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum, di antaranya yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
Perlindungan hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk memberi hukum mengenai hubungan antara kekayaan, pencipta, desainer, pemilik, perantara yang menggunakannya, pemanfaatan yang diterima dari pemanfaatan HKI dalam jangka waktu tertentu.
Penerapan HKI juga memiliki tujuan sebagai antisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain dan meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual.
Sebagai bagian penting dalam penghargaan suatu karya ilmu pengetahuan, seni hingga sastra, maka setiap individu atau kelompok perlu memahami hak atas kekayaan intelektual untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap insan manusia.