Perusahaan berdalih menggunakan Pasal 81 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal ini digunakan perusahaan sebagai celah untuk mengatur syarat-syarat tertentu kepada pekerja perempuan dalam mendapatkan hak dasarnya. Persyaratan yang terkesan ribet membuat sebagian perempuan malas mengurus administrasi.
Pemberlakuan cuti haid dengan ketentuan dan syarat menjadi cermin ketidakpercayaan pengusaha terhadap kejujuran pekerja perempuan. Pertimbangan pengusaha atas potensi untung-rugi yang timbul dari absennya pekerja jadi batas yang harus ditembus. Kebijakan perusahaan dibuat hanya dengan kacamata bisnis alih-alih keberpihakan pada hak kesehatan perempuan.
Syarat klaim cuti haid tentu jadi beban padahal rasa sakit haid adalah hal normal. Pekerja perempuan justru dituntut setiap bulan berkunjung ke dokter semata untuk mendapatkan surat bukti rasa sakit haid untuk kepentingan birokrasi perusahaan. Peraturan seperti ini membuat banyak perempuan berpikir berulang kali dan berujung tidak menggunakan hak cuti haid.
Perusahaan yang mesyaratkan surat keterangan dokter seakan menghadapkan perempuan pada dua pilihan sulit. Mereka harus pergi ke tempat kerja dan melakukan pekerjaan sambil menahan sakit atau pergi ke dokter untuk mengantre lama sambil juga menahan sakit. Bekerja dan cuti haid sama-sama hak perempuan. Lagi-lagi, perempuan dipaksa memilih salah satunya. Pemberian hak cuti haid dengan ketentuan yang membebankan perempuan tidak seharusnya jadi norma perusahaan.
Beban berlapis yang dihadapi perempuan tidak cukup sampai di situ. Perempuan masih harus melawan rasa sungkan yang tidak terhindarkan ketika mereka harus memohon izin kepada tim SDM. Pekerja perempuan juga jadi khawatir bila absen berulang—yang sebenarnya adalah hak dasar mereka—akan berdampak pada penilaian kinerja mereka. Belum lagi perempuan masih harus melawan stigma lemah. Ironisnya, stigma ini tidak hanya datang dari laki-laki namun juga sesama perempuan. Perempuan yang tidak merasakan sakit cenderung merasa superior karena merasa lebih kuat dan tidak merugikan perusahaan.
Tantangan perempuan dalam memperjuangkan haknya masih berlapis. Negara telah memberikan hak cuti haid sebagai bentuk pengakuan akan keadaan perempuan berhadapan dengan sakit haid. Namun, eksistensi serta penggunaannya masih jadi pertanyaan besar. Persyaratan surat keterangan dokter yang menjadi penghalang, minimnya sosialisasi dan perhatian serikat pekerja, sampai stigma negatif perempuan, semuanya jadi hambatan pemenuhan hak dasar yang inklusif dan adil.
Pemerintah perlu terlibat dalam pembentukan peraturan tanpa penghambat –berupa tuntutan surat keterangan dokter—yang hanya menambah beban pekerja perempuan. Selain itu, perlu kerja sama seluruh lapisan masyarakat untuk mendobrak stigma. Cuti haid harus diterima sebagai kenormalan yang tidak merugikan pengusaha, apalagi itu memang hak dasar bagi perempuan.
*)Tia Monica Sihotang adalah corporate counsel di perusahaan swasta.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
