Sebagai upaya memberikan perlindungan data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dalam UU PDP tersebut, diatur sejumlah ketentuan. Salah satunya pembahasannya adalah seputar hak pemilik data pribadi.
Adapun hak-hak pemilik data pribadi atau Subjek Data Pribadi sebagaimana termuat dalam UU PDP adalah sebagai berikut.
Baca juga:
- Dunia Usaha Siap Implementasikan UU PDP
- Butuh Proses Agar UU PDP Dapat Diimplementasikan Maksimal
- Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik dalam UU PDP
- Hak mendapat kejelasan atas penggunaan data pribadi
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi (Pasal 5 UU PDP).
- Hak mengubah data pribadinya menjadi akurat
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 6 UU PDP).
- Hak akses dan salinan data pribadi
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 UU PDP). Adapun hak untuk memperoleh salinan ini dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya.
- Hak menghapus datanya
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 UU PDP).
- Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi
Subjek Data Pribadi berhak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi (Pasal 9 UU PDP).
- Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada dirinya (Pasal 10 UU PDP).
- Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 11 UU PDP).
- Hak menggugat dan menerima ganti rugi
Subjek Data Pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 UU PDP).
- Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya
Hak pemilik data pribadi yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau format yang terbaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadinya ke pengendali data pribadi lainnya (Pasal 13 UU PDP).
Kesulitan mengikuti perubahan berbagai peraturan? Pusat Data Hukumonline menyediakan versi konsolidasi yang menghimpun perubahan peraturan dalam satu naskah. Dapatkan akses Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara lengkap dan bebas biaya di Pusat Data Hukumonline.
















