Bagaimana idealnya sikap dan pandangan hakim terhadap penggunaan akal imitasi dalam menangani, memutus, dan mengadili suatu perkara? Apakah majelis hakim dapat memanfaatkan akal imitasi untuk menghasilkan suatu putusan yang adil? Apakah kehadiran akal imitasi mengurangi peran dan fungsi hakim dalam memutus perkara?
Apa pun jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, satu hal yang pasti, akal imitasi sudah masuk ke dunia peradilan. Ingat pleidoi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu?
Tom, begitu ia disapa, menyebutkan berdasarkan analisis yang dilakukan akal imitasi terhadap dokumen-dokumen persidangan dan peraturan perundang-undangan seharusnya ia dinyatakan tidak bersalah. Penilaian oleh akal imitasi dinilai lebih objektif. Argumentasi Tom pada akhirnya memang tak diterima majelis hakim, ia tetap dinyatakan bersalah sebelum akhirnya mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:
- Perbedaan Putusan Lepas, Bebas, Serta Pertimbangan Pengadilan
- Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan dan Dilema Periuk Hakim
- AI Judges: Masa Depan Peradilan
Membawa masuk akal imitasi ke dalam proses merupakan tantangan sekaligus peluang bagi dunia hukum. Selalu terbuka peluang munculnya pertanyaan: sejauh mana proses mengadili suatu perkara didasarkan dan dapat digantungkan pada akal imitasi?
Buku “Hakim dan Penjatuhan Pidana” karya terbaru Andreas Eno Tirtakusuma berusaha menyajikan analisisnya tentang relasi dan fungsi akal imitasi dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Sebagai orang yang kini menjalankan profesi hakim, tentu Andreas punya pengalaman dan pengamatan langsung bagaimana relasi dan fungsi itu dijalankan.
Tantangan dan peluang penggunaan akal imitasi dalam penjatuhan hukuman (pidana) hanya salah satu dari delapan bab yang termuat dalam buku Andreas. Ada bab lain yang membahas diskresi hakim dan disparitas, pedoman pemidanaan, serta penemuan hukum dalam penjatuhan pidana. Tidak lupa, pengenalan tentang siapa hakim dan bagaimana mereka seharusnya membangun integritas. Ikut dibahas pula tentang panggilan “Yang Mulia” kepada hakim-hakim di Indonesia.
















